Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun saat menjadi narasumber dalam Dialog Punlik yang dilaksanakan oleh FOSTA di Komplek Parlemen, (29/1)

Ketua Komisi XI DPR RI: APBN 2026 Fokus Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, menegaskan bahwa APBN 2026 harus menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Dialog Publik yang digelar oleh Forum Staf Anggota (FOSTA) Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Menurut Misbakhun, pertumbuhan ekonomi menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. “Jika ekonomi tumbuh stabil dan berkelanjutan, maka akan tercipta lebih banyak lapangan kerja, kapasitas produksi meningkat, dan kesejahteraan masyarakat pun ikut naik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi akan berdampak langsung pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) riil, pendapatan per kapita, investasi, serta penurunan angka pengangguran. Oleh karena itu, APBN harus hadir sebagai instrumen nyata untuk kemakmuran rakyat. 

Salah satu bentuk kehadiran negara, lanjut Misbakhun, adalah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan mencetak generasi muda yang sehat dan berkualitas, sekaligus memperkuat sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

“MBG bukan sekadar pengeluaran, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas manusia Indonesia,” tegasnya. Program ini juga diharapkan memberikan efek ganda bagi perekonomian, karena mewajibkan penggunaan bahan pangan dalam negeri dengan TKDN minimal 80 persen. Dengan stimulus sekitar Rp76 triliun, dana ini akan berputar di kalangan petani, peternak, dan UMKM lokal.

Misbakhun juga menyoroti pentingnya upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah telah menyiapkan berbagai program melalui tiga strategi utama, yakni pemenuhan kebutuhan pokok, penguatan jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha. Program tersebut antara lain PKH, Program Indonesia Pintar, Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Pangan Non Tunai, serta penyediaan perumahan rakyat layak huni.

Dialog publik ini turut dihadiri oleh Wahyu Utomo, Direktur Strategi Anggaran dan Belanja Negara Kementerian Keuangan; Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H., Rektor Universitas Dr. Soetomo; serta Munadi Herlambang, Direktur Human Capital & Compliance Bank BNI.