Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra
Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra Dukung Langkah Pemerintah Jaga Keseimbangan Investasi dan Penerimaan Negara di Sektor Minerba
Jakarta, 18 Mei 2026 — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Cek Endra, mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan yang menunda penyesuaian royalti dan bea keluar sektor pertambangan guna menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan iklim investasi nasional.
Menurut Cek Endra, langkah tersebut menunjukkan pemerintah berhati-hati dalam menyusun kebijakan sektor energi dan pertambangan agar tetap mampu menjaga daya saing industri nasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih berfluktuasi.
“Kita melihat pemerintah berupaya mencari formulasi terbaik agar kepentingan negara tetap terjaga, namun di sisi lain iklim investasi dan keberlangsungan industri pertambangan nasional juga tetap kondusif,” ujar Cek Endra.
Ia menilai sektor minerba saat ini memiliki peran penting tidak hanya terhadap penerimaan negara, tetapi juga terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan hilirisasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah penghasil tambang.
Karena itu, menurutnya, kebijakan fiskal di sektor pertambangan memang perlu dirumuskan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi harga komoditas global, keberlanjutan investasi, hingga kemampuan industri dalam menjaga produktivitas nasional.
Cek Endra juga mengapresiasi langkah pemerintah yang terus mendorong sinkronisasi kebijakan energi dan fiskal nasional, termasuk dalam upaya memperkuat swasembada energi dan percepatan program listrik desa di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami melalui Komisi XII DPR RI pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penguatan ketahanan energi, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, serta optimalisasi penerimaan negara yang tetap memperhatikan stabilitas investasi nasional,” lanjut legislator asal daerah pemilihan Jambi itu.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha dapat terus diperkuat sehingga kebijakan yang diambil mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus tetap berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
