Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Drs. Mukhtarudin
Hadapi Lebaran, Mukhtarudin Harap Pemerintah Dapat Stabilkan Harga Sembako
JAKARTA – Perekonomian nasional saat ini tengah menghadapi tantangan yang sedemikian rupanya. Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI, Mukhtarudin menyoroti fenomena kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat akhir-akhir ini, mulai dari daya beli masyarakat yang menurun hingga jumlah pemudik lebaran 2025 menurun drastis.
Menurut data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik pada tahun ini hanya mencapai 146,48 juta. Angka tersebut turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta.
Mukhtarudin mengaku perputaran ekonomi Indonesia saat ini sedang lesu, yang ditunjukkan oleh deflasi yang terjadi selama dua bulan berturut-turut pada bulan Januari dan Februari 2025.
Ia mengatakan keadaan ini harus direspons positif oleh Pemerintah agar tidak makin banyak masyarakat yang turun kasta dari sisi kelompok ekonomi. Artinya, lanjut Mukhtarudin, pemerintah harus memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjadi hal penting yang perlu disiapkan dalam menghadapi Idulfitri 1446 H.
“Pastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan sangat diperlukan, agar masyarakat kita bisa merayakan hari Idulfitri ini dengan gembira,” tutur Mukhtarudin, kamis (27/3/25).
Mukhtarudin katakan pasokan lancar, pengawasan distribusi, serta percepatan bantuan pangan menjadi kunci agar masyarakat tidak makin terbebani jelang lebaran 2025 ini.
Mengingat, kenaikan harga bahan pokok yang sudah terjadi di berbagai daerah tidak hanya disebabkan oleh peningkatan permintaan.
“Tetapi juga dipicu faktor lain seperti kurangnya pengawasan distribusi yang mengakibatkan keterlambatan pasokan dan celah bagi spekulan untuk bermain harga,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Fraksi Golkar DPR RI mendorong pemerintah menjamin pasokan bahan pokok jelang lebaran 2025 ini tetap lancar dengan harga yang terjangkau, serta memastikan tidak adanya penimbunan yang akan merugikan masyarakat.
“Sebentar lagi lebaran, kami DPR tentu selalu hadir dan memastikan kebijakan yang dijalankan harus benar-benar demi kesejahteraan rakyat indonesia,” pungkasnya.
