Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat konferensi pers di Kementerian ESDM, (1/10).
Dilantik Sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil: Hilirisasi dan Transisi Energi Harus Dilakukan Komprehensif dan Terukur
Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan mandat baru kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan mengangkatnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/26).
Dengan jabatan tersebut, Bahlil kini mengemban dua tanggung jawab sekaligus, yakni sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta tetap menjabat sebagai Menteri ESDM.
Usai dilantik, Bahlil menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut secara maksimal. Ia menyebut penugasan baru itu sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Insyaallah sebagai pembantu Presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik, baik sebagai Menko maupun sebagai Menteri ESDM karena ini adalah sebagai bentuk panggilan pengabdian kepada Ibu Pertiwi dan harus kita jadikan ini sebagai bagian momentum untuk memberikan yang terbaik kepada Ibu Pertiwi," ujarnya.
Pengangkatan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dalam keputusan tersebut, Bahlil tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri ESDM.
Kebijakan tersebut menyatukan koordinasi dua agenda strategis pemerintah, yakni peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi dan percepatan transisi menuju energi bersih. Kedua agenda tersebut berkaitan dengan penguatan industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, penerimaan negara, serta ketahanan pasokan energi.
Bahlil menjelaskan, perubahan kondisi geopolitik dan ekonomi global turut menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyatukan koordinasi kedua sektor tersebut. Di sisi lain, kebutuhan untuk mempercepat pemanfaatan energi bersih juga semakin mengemuka dalam agenda pembangunan nasional.
"Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement, maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur," kata Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, usai pelantikan.
Penugasan tersebut juga menjadi kelanjutan dari sejumlah mandat yang sebelumnya telah dijalankan Bahlil. Ia pernah dipercaya memimpin Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang bertugas menyiapkan sejumlah proyek prioritas hilirisasi sebelum masuk ke tahap pelaksanaan.
Selain itu, pada Maret 2026, Presiden Prabowo menunjuk Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi. Tim tersebut bertugas mendorong percepatan implementasi energi baru terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.
Dengan penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi, pemerintah diharapkan dapat mengintegrasikan tahapan perencanaan hingga pelaksanaan program secara lebih terukur. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk memastikan agenda peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan pengembangan energi bersih dapat berjalan beriringan.
