Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono saat memimpin Kunjungan Kerja ke Kodaeral VIII Manado, (30/9). Foto: dpr.go.id
Kunjungi Kodaeral VIII Manado, Dave Laksono Dorong Dukungan Anggaran Perkuat Kesiapan Pertahanan
Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan bahwa kesiapan pertahanan nasional perlu ditopang kebijakan dan anggaran yang memadai. Dukungan tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari kesejahteraan prajurit dan keluarga hingga kesiapan operasional serta pemenuhan peralatan pertahanan sesuai karakteristik wilayah.
Hal itu disampaikan Dave dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII Manado, Sulawesi Utara, Rabu (30/9/26). Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi Komisi I untuk menyerap secara langsung berbagai persoalan dan aspirasi yang dihadapi jajaran Kodaeral VIII dalam menjalankan tugasnya.
“Kita Komisi I mendengar langsung apa yang menjadi kendala permasalahan dari Kodaeral VIII dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Walaupun dengan segala kendala permasalahan, Pak Komandan beserta seluruh jajarannya ber optimal, melaksanakan fungsinya secara optimal dan maksimal,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini kepada wartawan.
Dave mengatakan berbagai masukan yang diperoleh dari kunjungan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus tindak lanjut Komisi I dalam pembahasan bersama pemerintah dan jajaran TNI. Menurutnya, aspirasi dari satuan di daerah perlu menjadi pertimbangan dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR sekaligus pembahasan kebutuhan pertahanan.
“Memang ada banyak hal-hal yang butuh perhatian khusus dan ini yang kita serap untuk kita perjuangkan di rapat-rapat kerja berikutnya dengan Menhan beserta Panglima dan para kepala staf lainnya,” ujarnya.
Ia menilai mandat yang diberikan kepada prajurit harus diikuti dengan dukungan negara yang sepadan. Kebijakan dan penganggaran, lanjut Dave, perlu memastikan prajurit memiliki dukungan yang cukup untuk menjalankan tugas, termasuk dalam aspek kesejahteraan dan operasional.
“Ya, tentu pastinya harus ada politik anggaran dan kebijakan yang tegas dari pemerintah ketika memberikan amanat dan mandat kepada perwiranya dan kepada prajuritnya. Tentu harus disertai dengan kebutuhan yang mencukupi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dave menekankan bahwa kebutuhan pertahanan tidak dapat disamaratakan karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi ancaman yang berbeda. Oleh sebab itu, kesiapan personel maupun kelengkapan peralatan harus disesuaikan dengan tantangan yang mungkin dihadapi satuan di lapangan.
“Nah, disitulah yang harus kita perhatikan, baik kesejahteraan prajurit, kesejahteraan keluarganya, kesiapan tempurnya, peralatannya, semuanya itu harus disesuaikan dengan ancaman yang mungkin dihadapi,” ujarnya.
Menurutnya, aspek geografis dan posisi strategis wilayah kerja Kodaeral VIII juga menjadi alasan pentingnya memastikan kesiapan satuan. Wilayah tersebut berkaitan dengan jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang memiliki arti penting, baik dari sisi pertahanan maupun aktivitas ekonomi.
“Mengingat juga posisi Kodaeral ini mengawasi muara ALKI II dan ALKI III. Sehingga secara ekonomis juga sangat tinggi dan inilah yang harus dijaga dan dikawal bahwa mereka benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik,” pungkasnya.
Komisi I DPR RI melalui kunjungan tersebut terus memperkuat fungsi pengawasan dengan turun langsung menyerap aspirasi satuan TNI di daerah. Berbagai masukan yang dihimpun akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah untuk mendukung pelaksanaan tugas pertahanan sekaligus menjaga kepentingan strategis nasional.
