Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Mohamad Said (kanan) dalam Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali (2/10). Foto: dpr.go.id
Banggar DPR Dorong Strategi Pariwisata Bali Fokus pada Lama Tinggal Wisatawan
Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata di Bali sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing destinasi sekaligus meningkatkan lama tinggal wisatawan.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said mengatakan, pengembangan sektor pariwisata Bali tidak seharusnya hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan. Menurutnya, kualitas layanan dan kenyamanan wisatawan perlu diperkuat agar mereka memiliki alasan untuk tinggal lebih lama dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
Hal tersebut disampaikan Muhidin dalam Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10/26).
“Peringkatan pariwisata di Bali ini khususnya terkait dengan bagaimana memperbaiki infrastruktur. Saya kira begitu Pak Gubernur ya. Jadi kalau itu kita bisa perbaiki, bukan hanya sekadar banyaknya kedatangan. Tetapi bagaimana pariwisata itu bisa lebih lama tinggal di Bali,” ujar Muhidin.
Menurutnya, peningkatan durasi kunjungan wisatawan akan memberikan efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi, mulai dari perhotelan hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, pembangunan infrastruktur harus menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan pengalaman wisata yang nyaman dan berkualitas.
“Jadi kalau hanya jumlahnya tetapi tinggalnya kurang, UMKM-nya juga bisa mandek. Hotelnya juga, unit hotelnya juga bisa terbatas. Jadi saya kira inti daripada itu bagaimana merangsang mereka itu bisa senang tinggal di Bali,” jelasnya.
Muhidin juga menilai pengembangan infrastruktur pariwisata perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan kunjungan, tetapi juga harus memastikan kenyamanan wisatawan serta keberlanjutan aktivitas pariwisata di Bali.
Untuk mendukung upaya tersebut, Muhidin membuka peluang pemberian insentif tertentu bagi pembangunan di Bali. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat infrastruktur sekaligus meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional, termasuk dari sisi devisa.
“Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus memberikan mungkin ada sesuatu insentif khusus terkait dengan pembangunan dari provinsi Bali ini,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wijanto menyoroti pentingnya penguatan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengatakan dukungan melalui APBN perlu dioptimalkan agar pemerintah daerah memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Salah satu opsi yang dapat dimanfaatkan, menurut Wihadi, adalah penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan daerah. Program yang dapat didukung antara lain pembangunan jalan, flyover, rumah sakit, maupun infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan daerah.
“Jadi pembangunan itu jelas ada untuk dana bagi hasilnya. Saya kira, ini sudah mungkin bisa mulai dengan Kementerian Keuangan dibuka ruang untuk komunikasi hal seperti itu,” ujar Wihadi.
Wihadi menambahkan, pemerintah pusat juga menyiapkan anggaran sekitar Rp23 triliun untuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pekerja paruh waktu. Menurutnya, dukungan anggaran tersebut dapat membantu meringankan tekanan fiskal pemerintah daerah sehingga sebagian ruang anggaran dapat diarahkan untuk mendukung program pembangunan lainnya.
“Dananya itu kalau saya nggak salah Rp23 triliun yang kita siapkan untuk seluruh PPPK dengan pekerja paruh waktu. Jadi amanlah, fiskalnya Bapak agak terbantu lah sekarang ini,” pungkasnya.
