Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kampus Universitas Airlangga, (2/10). Foto: dpr.go.id
Agung Widyantoro Dorong SPMB Pastikan Akses Pendidikan Tinggi Lebih Merata
Jakarta — Komisi X DPR RI menilai pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di Jawa Timur secara umum telah berlangsung dengan cukup baik. Meski demikian, proses evaluasi tidak semestinya hanya berorientasi pada jumlah mahasiswa yang berhasil diterima, tetapi juga perlu melihat aspek pemerataan akses pendidikan tinggi dan keterjangkauan biaya bagi masyarakat.
Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menyampaikan hal tersebut setelah menyerap berbagai masukan dari pimpinan perguruan tinggi se-Jawa Timur dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (2/10/26).
Menurut Agung, hasil pemantauan dan evaluasi bersama para pemangku kepentingan pendidikan tinggi menunjukkan pelaksanaan SPMB di Jawa Timur relatif berjalan baik. Namun, terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar kebijakan penerimaan mahasiswa baru memberikan manfaat yang lebih luas.
“Dari pantauan kami, setelah mendengar masukan, monitoring, dan evaluasi para pemangku kebijakan di perguruan tinggi, relatif bagus. Namun demikian, kami punya prinsip dari Komisi X bahwa SPMB ini bukan hanya persoalan berapa banyak mahasiswa yang diterima. Lebih besar daripada itu, kami berharap di balik seleksi penerimaan mahasiswa baru ini ada persoalan-persoalan yang urgent,” ujar Agung.
Ia menjelaskan, pemerataan kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi SPMB. Selain akses, kemampuan masyarakat dalam menjangkau biaya pendidikan juga harus menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan kebijakan pendidikan tinggi.
Karena itu, Agung mendorong adanya penguatan sinergi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Kolaborasi kedua institusi tersebut dinilai dapat membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.
“Bahwa mereka juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan dari sisi biaya, itu pun juga harus bisa terjangkau oleh mereka. Kami berharap juga ada kerja sama, kolaborasi antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta,” katanya.
Lebih lanjut, Agung menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap setiap kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan dan dijalankan. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan kebijakan tersebut tetap relevan dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
“Sudah barang tentu setiap kebijakan setelah dirumuskan, kemudian diimplementasikan, kita ada tahapan proses monitoring dan evaluasi. Sehingga setiap saat, setiap tahun kita akan melakukan langkah-langkah evaluasi itu dengan duduk bersama satu meja dengan satu tujuan, seluruh anak Indonesia punya hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang layak,” pungkas Agung.
