Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke PTDI-STTD, Bekasi, (2/10). Foto: dpr.go.id
Hamka B. Kady: SDM Transportasi Harus Terlatih untuk Tekan Angka Kecelakaan
Bekasi – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi di bidang transportasi menjadi salah satu langkah penting untuk menekan angka kecelakaan. Penguatan tersebut perlu mencakup seluruh moda transportasi, mulai dari darat, laut, hingga udara.
Hal tersebut disampaikan Hamka saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD), Bekasi, Jawa Barat, Jumat (2/10/26).
Menurut Hamka, peningkatan kompetensi SDM transportasi perlu menjadi perhatian karena kecelakaan, khususnya pada moda transportasi darat, masih dapat menimbulkan dampak yang fatal. Karena itu, kualitas tenaga yang bekerja sebagai pengemudi, operator maupun tenaga pendidik harus dipastikan memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.
"Yang menjadi target kita sebenarnya adalah mengurangi kecelakaan, baik udara, laut, maupun darat. Darat ini, kalau kita memperhatikan, banyak juga kecelakaan yang sifatnya fatal," ujar Hamka.
Ia menambahkan, persoalan keselamatan transportasi darat tidak dapat hanya dilihat dari sisi pengemudi. Kondisi dan kualitas infrastruktur jalan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Dalam hal ini, Komisi V DPR RI bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah membahas pembenahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol agar penerapannya dapat semakin optimal.
Hamka juga menyinggung kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang proses hukumnya menyeret masinis sebagai terdakwa. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pengingat mengenai pentingnya memastikan setiap personel transportasi mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai sebelum menjalankan tugas.
"Kita harus memikirkan sumber daya manusia kita itu harus benar-benar kita latih, apakah itu seorang pengajar atau operator. Kalau tidak, ini akan terjadi asal jadi saja," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hamka mengapresiasi keberadaan lembaga pendidikan vokasi di bawah Kementerian Perhubungan yang mencakup berbagai bidang transportasi, baik udara, laut, maupun darat. Ia juga menilai pendidikan bagi operator forklift memiliki peran penting karena aktivitas tersebut berkaitan erat dengan operasional di kawasan pelabuhan.
Ia berharap lulusan sekolah-sekolah vokasi perhubungan tidak hanya memiliki ijazah atau sertifikat, tetapi benar-benar menguasai kompetensi sesuai bidangnya. Dengan demikian, kualitas SDM transportasi dapat meningkat sekaligus mendukung upaya menekan potensi kecelakaan.
Selain peningkatan kualitas SDM, Hamka menilai sarana pendidikan vokasi juga perlu mengikuti perkembangan teknologi. Ia menyoroti kondisi simulator yang digunakan dalam proses pembelajaran pada berbagai matra transportasi yang dinilai perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan sistem dan teknologi terkini.
Menurutnya, pembaruan tersebut termasuk pada simulator penerbangan yang membutuhkan penggantian chip agar dapat menyesuaikan dengan sistem penerbangan terbaru. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan pembaruan teknologi pendidikan vokasi tersebut.
"Anggaran Republik ini tahun ini Rp4.100 triliun, Kementerian Perhubungan hanya mendapat sekitar Rp 32 triliun, itu pun ditambah Rp4 triliun saja, sehingga bisalah bergerak sedikit," ungkapnya.
Karena itu, Hamka mengusulkan agar Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan melakukan kajian kebutuhan anggaran secara lebih awal sebelum memasuki proses penyusunan anggaran Tahun 2028. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan pendidikan vokasi dapat dihitung secara terukur berdasarkan kajian ilmiah dan kondisi nyata di lapangan.
"Ayo kita diskusi semua, betul-betul, sehingga kita bisa bayangkan seperti apa kebutuhan anggaran di sektor pendidikan vokasi. Kita harus bedakan dari sisi peningkatan kualitas dan dari sisi sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri," pungkasnya.
