Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Tanjungpinang, (9/10). Foto: dpr.go.id
Komisi VI DPR Dorong Penguatan Konektivitas Antarpelabuhan di Kepulauan Riau
Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mendorong penguatan kerja sama antar badan usaha milik negara (BUMN), khususnya PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), guna meningkatkan konektivitas antarpelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi barang, menekan biaya logistik, serta mengurangi kesenjangan harga kebutuhan pokok antardaerah.
Nurdin menyampaikan hal itu saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/26). Menurutnya, kondisi geografis Kepri yang terdiri atas banyak pulau menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur maupun penyediaan pelayanan sosial bagi masyarakat.
“Dengan kondisi geografis seperti itu, tentu biaya pembangunan infrastruktur maupun pelayanan sosial lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial di daerah daratan,” ujar Nurdin saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/26).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menilai, keterpaduan layanan pelabuhan dan pelayaran menjadi salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan logistik di wilayah kepulauan. Sinergi Pelindo dan Pelni diharapkan dapat memperlancar arus barang sekaligus menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan efektif.
“Tujuan kunjungan kerja kami adalah bagaimana sinergi BUMN, khususnya Pelindo dan Pelni, dapat menciptakan konektivitas antarpelabuhan sehingga menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang bisa mengurangi disparitas harga, khususnya harga sembilan bahan pokok,” jelas Nurdin.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan masyarakat di seluruh wilayah kepulauan mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar dan pelayanan publik secara memadai. Ia menyebut kondisi geografis Kepri memerlukan pendekatan pembangunan yang menyesuaikan karakteristik wilayah.
“Kepri ini memiliki karakteristik tersendiri karena merupakan wilayah kepulauan. Bayangkan, ada 292 pulau berpenghuni. Maka negara mesti hadir. Kita harus menjamin seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan penting lainnya bagi masyarakat,” ujar Ansar.
Ansar menambahkan, persoalan konektivitas dan strategi pembangunan wilayah kepulauan turut menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan bersama Komisi VI DPR RI dan para mitra kerja komisi. Ia berharap pembahasan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret untuk menjawab berbagai kendala pembangunan serta distribusi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar tantangan yang dihadapi Kepri dapat ditangani secara lebih terarah. Kerja sama tersebut juga diharapkan menghasilkan pendekatan pembangunan yang dapat menjadi referensi bagi daerah kepulauan lainnya.
Secara geografis, Kepulauan Riau memiliki posisi strategis karena berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Posisi tersebut membuka peluang bagi pengembangan aktivitas ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.
Namun, karakteristik wilayah yang sekitar 96 persen berupa lautan dan memiliki lebih dari dua ribu pulau juga menghadirkan tantangan dalam pemerataan pembangunan. Karena itu, penguatan konektivitas antarpulau dan kelancaran distribusi logistik menjadi faktor penting untuk mendukung keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta pemerataan pelayanan publik bagi masyarakat Kepri.
