Anggota Komisi I DPR RI, Elita Budiati saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi I ke Kobgawilhan II di Balikpapan, (9/10). Foto: dpr.go.id
Elita Budiati Soroti Blank Spot Sinyal 200 Kilometer di Kaltim, Ingatkan Ancaman Pertahanan
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Elita Budiati, menyoroti masih adanya wilayah tanpa akses sinyal komunikasi atau blank spot sepanjang sekitar 200 kilometer di Kalimantan Timur (Kaltim). Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani karena tidak hanya berdampak pada konektivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat komunikasi dan koordinasi dalam mendukung pengawasan wilayah serta menjaga kedaulatan negara.
Persoalan tersebut disampaikan Elita saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Kogabwilhan II) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (9/10/26).
Menurut Elita, keberadaan wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi memerlukan perhatian lintas sektor. Ia mendorong koordinasi dengan instansi terkait, khususnya kementerian yang membidangi komunikasi dan digital, untuk merumuskan langkah konkret dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Apa yang harus kita lakukan dengan itu? Mungkin ini kan perlu ada koordinasi dengan instansi atau kementerian lain. Apa yang akan dilakukan oleh Komdigi dengan adanya blank spot 200 km ini, sesuatu yang berbahaya?” ujar Elita.
Ia menegaskan, keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah strategis tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan infrastruktur telekomunikasi. Dalam perspektif pertahanan negara, konektivitas yang memadai dibutuhkan untuk mendukung pertukaran informasi, memperlancar koordinasi, serta menunjang pelaksanaan tugas pengamanan wilayah.
Elita juga menyoroti pentingnya memperhatikan posisi strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menghubungkan jalur pelayaran melalui Selat Makassar dan Selat Lombok. Jalur tersebut menjadi bagian penting dari lalu lintas pelayaran internasional sehingga membutuhkan pengawasan maritim yang berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan konektivitas di wilayah strategis harus berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan pemantauan dan koordinasi pertahanan. Dengan demikian, berbagai potensi ancaman terhadap keamanan wilayah dapat diantisipasi melalui kesiapan yang terintegrasi.
Selain persoalan blank spot, Elita turut menyoroti kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern untuk mendukung pelaksanaan tugas Kogabwilhan II. Ia menilai tantangan pertahanan saat ini semakin beragam, mulai dari pelanggaran hukum di laut hingga potensi spionase dan aktivitas intelijen asing.
Karena itu, kesiapan pertahanan perlu didukung oleh ketersediaan peralatan yang memadai, sistem pengawasan yang efektif, serta koordinasi antarlembaga yang berjalan optimal. Upaya tersebut penting untuk memastikan setiap potensi gangguan keamanan dapat direspons secara tepat.
Elita menambahkan, kunjungan kerja Komisi I DPR RI menjadi sarana untuk menyerap berbagai persoalan yang dihadapi jajaran pertahanan di lapangan. Berbagai temuan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR dan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait.
Ia berharap, persoalan wilayah tanpa sinyal sepanjang 200 kilometer di Kalimantan Timur serta kebutuhan penguatan pertahanan tidak berhenti sebatas catatan kunjungan kerja. Sebaliknya, temuan tersebut harus menjadi dasar penyusunan langkah konkret agar persoalan konektivitas dan kesiapan pertahanan dapat ditangani secara menyeluruh.
