Anggota Komisi XII DPR RI, Yulisman
Soroti Penilaian CELIOS terhadap Bahlil, Yulisman Tekankan Pentingnya Indikator Terukur
JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Yulisman mempertanyakan hasil survei CELIOS yang memberikan penilaian negatif terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Menurut Yulisman, kesimpulan mengenai buruk atau tidaknya kinerja seorang menteri harus mempunyai dasar yang kuat dan dapat diuji, terlebih sektor ESDM menyangkut kebijakan strategis negara mulai dari ketahanan energi, migas, ketenagalistrikan, minerba hingga hilirisasi.
“Atas dasar apa kinerja Pak Bahlil disebut buruk? Kalau yang mau dinilai adalah kinerja, mari bicara dengan indikator kinerja. Buka targetnya, buka realisasinya, lihat kebijakan yang sudah diambil dan ukur dampaknya. Jangan kemudian persepsi dijadikan kesimpulan seolah-olah menggambarkan seluruh kinerja Menteri ESDM. Kinerja pemerintahan tidak bisa dinilai hanya berdasarkan kesan,” kata Yulisman.
Yulisman mengatakan publik dapat melihat sendiri sejumlah kebijakan besar yang tengah dijalankan. Pemerintah mendorong B50 untuk mengakhiri ketergantungan terhadap impor solar, mempercepat proyek Blok Masela dengan investasi sekitar US$20,94 miliar, menata 45.095 sumur minyak masyarakat, mengoptimalkan potensi migas domestik, serta terus mendorong hilirisasi sumber daya alam. Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan langkah konkret menuju kemandirian energi nasional.
“Jangan seolah-olah tidak ada yang dikerjakan. B50 itu nyata, Masela nyata, penataan puluhan ribu sumur rakyat nyata, hilirisasi nyata. Bahkan persoalan yang selama bertahun-tahun sulit disentuh, seperti sumur rakyat dan pertambangan rakyat, sekarang mulai dibenahi. Koperasi dan UMKM diberikan ruang, pengusaha daerah juga didorong masuk ke rantai usaha pertambangan. Kalau fakta-fakta seperti ini tidak masuk dalam penilaian, tentu wajar kalau kita mempertanyakan kesimpulannya,” tegasnya.
Yulisman juga menyoroti program Listrik Desa (Lisdes) yang ditargetkan menuntaskan elektrifikasi seluruh desa hingga 2029. Menurutnya, membawa listrik kepada masyarakat di ribuan desa dan dusun yang belum menikmati listrik merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran negara. “Jangan menilai sektor ESDM hanya dari ruang diskusi di Jakarta. Datang ke daerah-daerah yang selama ini belum berlistrik. Bagi mereka, satu desa mendapatkan listrik jauh lebih berarti daripada perdebatan mengenai angka survei. Karena listrik menyangkut pendidikan, kesehatan, UMKM dan masa depan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Yulisman menambahkan, kajian J.P. Morgan Asset Management juga menempatkan Indonesia pada jajaran atas dalam ketahanan menghadapi guncangan energi global. Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila kondisi sektor energi nasional hanya digambarkan melalui satu penilaian negatif. “Kita tidak boleh memilih fakta sesuai kesimpulan yang ingin dibangun. Kalau mau objektif, lihat semuanya. Kekurangannya kita kritik, tetapi keberhasilan dan kemajuannya juga harus berani kita akui,” katanya.
Menurut Yulisman, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam demokrasi, tetapi kritik akan jauh lebih bermanfaat apabila dibangun berdasarkan ukuran yang dapat diuji. “Silakan kritik Pak Bahlil sekeras-kerasnya, tetapi adu dengan data dan capaian. B50 bagaimana, Masela bagaimana, hilirisasi bagaimana, sumur rakyat bagaimana, pertambangan rakyat bagaimana, listrik desa bagaimana. Jangan seluruh kompleksitas pekerjaan sektor ESDM kemudian dipadatkan menjadi satu label ‘buruk’. Menurut saya itu terlalu menyederhanakan kenyataan,” tegas Yulisman.
Yulisman menegaskan berbagai kebijakan Bahlil tersebut pada dasarnya merupakan pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya swasembada energi, hilirisasi dan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. “Pak Bahlil sedang menerjemahkan agenda Presiden Prabowo menjadi kebijakan konkret. Kalau B50 berjalan, hilirisasi bergerak, Masela dipercepat, sumur dan pertambangan rakyat ditata, serta listrik masuk ke desa-desa, lalu semua itu tidak dianggap sebagai kinerja, maka kita perlu bertanya: sebenarnya ukuran kinerja yang digunakan itu apa? Kritik harus kita dengarkan, tetapi fakta juga tidak boleh dikalahkan oleh persepsi,” pungkas legislator asal daerah pemilihan Riau II itu.
