Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun saat menggelar Sosialisasi dan Literasi Keuangan Komisi XI DPR RI bersama LPS di Ponpes Miftahul Ulum dan Ponpes Darul Ulum, Probolinggo, (15/10). Foto: ANTARA
Misbakhun Ajak Santri Kuasai Literasi Keuangan demi Kesejahteraan Masa Depan
Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong para santri untuk meningkatkan pemahaman mengenai literasi keuangan agar mampu mengelola keuangan secara bijak. Kemampuan tersebut dinilai penting sebagai bekal dalam membangun kehidupan yang sejahtera, baik selama menempuh pendidikan di pesantren maupun ketika terjun ke tengah masyarakat.
“Manfaatnya bukan hanya saat santri di pesantren, melainkan juga ketika nanti sudah berkarya di tengah masyarakat," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis, (15/10/26).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Literasi Keuangan yang diselenggarakan Komisi XI DPR RI bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Pondok Pesantren Miftahul Ulum dan Pondok Pesantren Darul Ulum, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
Melalui kegiatan ini, para santri diharapkan semakin memahami pentingnya perencanaan keuangan, kebiasaan mengelola uang secara bertanggung jawab, serta kemampuan mengambil keputusan finansial yang tepat. Pengetahuan tersebut menjadi bekal agar mereka dapat mengatur kebutuhan dan mempersiapkan masa depan secara lebih baik.
Dalam kesempatan itu, Misbakhun juga menyampaikan apresiasi kepada para kiai, pengasuh pesantren, dan tenaga pendidik yang terus berkomitmen mencerdaskan generasi bangsa di tengah berbagai keterbatasan fasilitas. Menurutnya, dedikasi tersebut perlu memperoleh dukungan bersama agar proses pendidikan dapat berlangsung secara optimal.
Ia menilai, perjuangan para kiai, guru, dan pengelola pesantren dalam mendidik generasi muda merupakan tanggung jawab besar yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan pesantren, tetapi juga oleh masyarakat secara luas.
Karena itu, Misbakhun menekankan pentingnya keterlibatan lembaga-lembaga negara dalam membantu meringankan beban para pendidik. Tanpa dukungan yang memadai, para pengelola pesantren berpotensi harus menanggung sendiri berbagai kebutuhan pendidikan, meskipun hasil pengabdian mereka memberikan manfaat bagi banyak orang.
Menurutnya, kunjungan bersama LPS tersebut merupakan salah satu bentuk upaya menghadirkan kehadiran negara secara langsung di tengah masyarakat, terutama bagi kalangan pesantren. Dalam kegiatan itu, sejumlah bantuan sarana belajar mengajar turut disalurkan untuk mendukung kegiatan pendidikan.
Bantuan dari LPS tersebut mencakup proyektor, laptop, lemari, mainan edukasi anak, meja dan kursi sekolah, serta meja guru. Fasilitas itu diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar sekaligus membantu meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan di kedua pesantren.
"Peran negara harus dirasakan oleh masyarakat. Saya dipilih oleh masyarakat, dan setelah dipilih jangan sampai kemudian lupa kepada yang memilih," katanya.
Misbakhun menambahkan, kegiatan bersama masyarakat tidak semata-mata berorientasi pada penyaluran bantuan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menunjukkan kepedulian lembaga negara terhadap kebutuhan masyarakat di daerah, termasuk dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
Ia berharap kerja sama antara Komisi XI DPR RI dan berbagai mitra kerja dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak kebutuhan masyarakat yang dapat difasilitasi. Dukungan terhadap sarana pendidikan dan peningkatan literasi keuangan, menurutnya, merupakan bagian dari upaya memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
"Saya ingin menghadirkan mitra kerja Komisi XI untuk bersama-sama memberikan kepedulian kepada masyarakat," kata dia.
