Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan
Karhutla Berdampak pada Masyarakat, Ahmad Irawan Minta Pejabat Jaga Etika Komunikasi
Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan para pejabat publik, khususnya kepala daerah, agar mengedepankan empati dan kepekaan ketika menyampaikan pernyataan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pesan tersebut disampaikan menyusul beredarnya seloroh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran yang menuai kritik di media sosial.
Irawan menilai, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, komunikasi yang disampaikan pejabat publik harus mempertimbangkan kondisi dan perasaan warga yang tengah menghadapi dampak kebakaran.
"Memang adanya karhutla memberikan dampak negatif ke masyarakat, ke perekonomian, dan sebagainya. Harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati. Bisa memahami dan merasakan emosi dan perasaan orang lain, apalagi bagi yang terdampak langsung dengan karhutla," ujarnya dikutip dari media massa, Rabu (14/10/26).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan, dampak karhutla dapat meluas ke berbagai aspek, mulai dari kesehatan masyarakat, aktivitas sosial, hingga kegiatan ekonomi warga. Kondisi tersebut menuntut pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata, terutama ketika masyarakat masih berhadapan dengan kabut asap dan ancaman gangguan kesehatan.
Menurut Irawan, pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan rasa aman sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap upaya penanganan bencana. Dalam situasi seperti ini, pernyataan yang disampaikan seharusnya memperkuat harapan warga bahwa pemerintah bekerja untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi.
Ia pun mengingatkan kepala daerah agar tidak melontarkan candaan yang berpotensi melukai perasaan masyarakat terdampak. Sebaliknya, pemimpin daerah perlu menyampaikan pesan yang menenangkan serta menunjukkan kesungguhan dalam mengupayakan penyelesaian bencana.
"Sebaiknya kepala daerah kita membangun optimisme kepada masyarakat kebakarannya akan padam," katanya.
Irawan berharap polemik yang muncul dari pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pemimpin daerah lainnya. Menurutnya, etika komunikasi publik merupakan hal penting yang harus dijaga, terlebih ketika masyarakat sedang menghadapi situasi darurat dan membutuhkan dukungan pemerintah.
Sebelumnya, potongan video Agustiar Sabran ketika membahas penanganan karhutla beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, ia menyampaikan bahwa hampir 97 persen pemicu karhutla berasal dari ulah manusia. Namun, pernyataannya kemudian disertai plesetan peribahasa "bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi" yang menuai sorotan karena dinilai kurang sensitif terhadap
penderitaan warga.
Peristiwa tersebut kembali menyoroti pentingnya kecermatan pejabat publik dalam menyampaikan pesan di tengah krisis. Pernyataan seorang pemimpin tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga mencerminkan sikap dan kepeduliannya terhadap kondisi masyarakat yang dipimpinnya.
Di tengah ancaman infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta kerugian ekonomi akibat karhutla di Kalimantan Tengah, pemerintah dituntut untuk memprioritaskan langkah penanganan yang nyata. Selain memastikan upaya pemadaman berjalan efektif, pejabat publik perlu membangun komunikasi yang berorientasi pada perlindungan warga, penguatan kepercayaan, dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak.
