Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia saat menghadiri pembukaan Trade Expo Indonesia Ke-41 di Tangerang, (14/10).
Menko Bahlil: Hilirisasi Jadi Kunci Tingkatkan Nilai Tambah Ekspor dan Kemandirian Ekonomi
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya mempercepat hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) guna meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia. Langkah tersebut dinilai strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.
Menurut Bahlil, optimalisasi pengelolaan kekayaan alam merupakan salah satu fondasi bagi Indonesia untuk mencapai status negara maju. Karena itu, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia perlu diolah lebih lanjut agar menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Saat ini pemerintah menggalakkan ekspor yang bernilai tambah tinggi dengan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam Indonesia. Hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional," kata Bahlil pada pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu. (14/10/26).
Selain memperkuat industri pengolahan di dalam negeri, Bahlil menilai Indonesia perlu memperluas jangkauan pemasaran produk nasional ke berbagai negara. Kawasan Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, dan Eropa Timur menjadi sejumlah pasar potensial yang perlu mendapat perhatian dalam strategi peningkatan ekspor.
Untuk membuka peluang tersebut, pemerintah didorong mengoptimalkan kerja sama perdagangan internasional, termasuk melalui perjanjian perdagangan bebas atau *free trade agreement* (FTA). Menurutnya, kerja sama tersebut dapat membantu meningkatkan daya saing produk Indonesia sekaligus memperluas akses eksportir ke pasar global.
Namun, Bahlil mengingatkan bahwa perjanjian perdagangan tidak boleh sekadar menjadi dokumen formal. Setiap kesepakatan harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret yang mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi nasional.
"Setiap perjanjian perdagangan internasional harus konkret dan langsung berdampak pada rakyat. Jangan hanya teken-teken MoU, tapi harus bisa direalisasikan MoU tersebut," ujarnya.
Ia juga meminta para eksportir memanfaatkan secara optimal berbagai perjanjian perdagangan bebas yang telah berlaku. Pemerintah, lanjutnya, perlu memastikan proses ekspor berjalan lebih mudah melalui penyederhanaan prosedur dan pengurangan hambatan administratif yang dapat mengganggu kegiatan usaha.
Di samping kemudahan prosedur, dukungan pembiayaan ekspor dan ketersediaan layanan asuransi dengan biaya terjangkau juga menjadi aspek penting. Fasilitas tersebut diperlukan untuk membantu pelaku usaha menghadapi risiko perdagangan internasional sekaligus memperbesar kapasitas ekspor produk dalam negeri.
Bahlil turut menyoroti pentingnya peningkatan promosi produk Indonesia di luar negeri. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat keberadaan pusat-pusat promosi di negara tujuan ekspor agar produk nasional semakin dikenal dan memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar internasional.
Dalam upaya memperluas manfaat perdagangan global, pemerintah juga perlu memberikan ruang lebih besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Bahlil menilai, keterlibatan kedua sektor tersebut dalam rantai nilai global perlu diperkuat melalui peningkatan akses terhadap teknologi digital dan layanan keuangan.
Dengan dukungan tersebut, UMKM dan koperasi diharapkan tidak hanya menjadi pelaku ekonomi di pasar domestik, tetapi juga mampu berpartisipasi dalam perdagangan internasional dan memanfaatkan peluang ekspor yang tersedia.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa seluruh kebijakan ekonomi harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Strategi pembangunan perlu mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat konsumsi dalam negeri, serta memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi menjangkau berbagai daerah.
"Pada akhirnya, strategi ekonomi berdikari bertujuan untuk membangun ekonomi yang kuat dan mandiri, inklusif, berdaya saing. Kita ingin memastikan bahwa kekayaan bangsa menjadi kekuatan bagi kemajuan Indonesia dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat," imbuh Bahlil.
Melalui percepatan hilirisasi, perluasan akses pasar, penguatan pembiayaan ekspor, serta pemberdayaan UMKM dan koperasi, pemerintah berharap Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk nasional. Dengan demikian, kekayaan sumber daya alam tidak hanya menjadi komoditas ekspor, tetapi juga menjadi penggerak industrialisasi dan kemandirian ekonomi bangsa.
