Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian
Pergantian Kepala BNPB, Hetifah Dorong Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, menyoroti pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Letjen TNI Suharyanto kepada Letjen TNI Kristomei Sianturi. Ia berharap perubahan kepemimpinan tersebut menjadi kesempatan untuk membenahi tata kelola lembaga sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penanggulangan bencana.
Hetifah menilai, persoalan integritas harus menjadi perhatian utama pimpinan baru BNPB, terutama menyusul kasus dugaan korupsi dana kebencanaan yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan lembaga tersebut. Menurutnya, penyalahgunaan dana kemanusiaan merupakan persoalan serius karena anggaran itu semestinya digunakan untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.
“Saya sangat marah dan kecewa karena dana kebencanaan dikorupsi sejumlah pihak di lingkungan BNPB. Di saat masyarakat menderita akibat bencana, sungguh menyakitkan jika pihak yang seharusnya bertanggung jawab membantu justru mengambil keuntungan dari dana kemanusiaan. Kasus ini harus diusut tuntas, hukum ditegakkan, dan sistem pengawasan internal harus dibenahi," kata Hetifah dikutip dari dpr.go.id, sabtu, (17/10/26).
Politisi tersebut menegaskan, kepemimpinan baru BNPB memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan pembenahan internal tanpa mengabaikan kecepatan dan efektivitas penanganan bencana. Penguatan integritas, perbaikan sistem pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan secara beriringan.
Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, Hetifah secara khusus meminta BNPB meningkatkan perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang masih mengancam sejumlah wilayah di Kalimantan. Ia menilai, penanganan bencana berskala luas membutuhkan koordinasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, saya secara khusus meminta perhatian serius terhadap karhutla dan kabut asap yang masih melanda wilayah Kalimantan. BNPB harus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD, mendengarkan kebutuhan mereka, serta memberikan dukungan nyata berupa personel, peralatan, anggaran, dan bantuan teknis. Jangan sampai daerah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi bencana yang begitu luas dan berkepanjangan," ujarnya.
Selain memperkuat koordinasi dan dukungan operasional, Hetifah menekankan bahwa keselamatan serta kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla. Kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil, memerlukan perhatian khusus untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Ia juga mendorong BNPB dan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penanganan darurat ketika bencana terjadi. Upaya pencegahan, mitigasi, dan peningkatan kesiapsiagaan perlu diperkuat agar risiko karhutla dapat ditekan dan kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Dari sisi pengawasan legislatif, Hetifah memastikan Komisi VIII DPR RI akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja BNPB. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan dana siap pakai, kesiapan menghadapi bencana, serta efektivitas penyaluran bantuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.
Menurutnya, pengelolaan anggaran kebencanaan harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab agar setiap sumber daya yang tersedia benar-benar digunakan sesuai kebutuhan. Pengawasan yang kuat juga diperlukan untuk memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat secara tepat waktu dan tepat sasaran.
"Dalam raker terdekat kami akan meminta evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang terukur dari kepemimpinan baru BNPB. DPR juga harus memastikan dukungan anggaran kebencanaan benar-benar memadai, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan," tutup Hetifah.
Hetifah berharap pergantian kepemimpinan BNPB dapat menjadi titik awal perbaikan menyeluruh, baik dalam tata kelola kelembagaan maupun pelaksanaan tugas penanggulangan bencana. Dengan integritas yang kuat, koordinasi yang efektif, dan pengawasan yang konsisten, BNPB diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah rawan bencana.
