Menko Hilirisasi dan Transisi Energi / Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia
Bahlil Perkuat Distribusi BBM dan Produksi Energi Dalam Negeri di Tengah Gejolak Global
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan energi nasional tetap terkendali di tengah dinamika global. Pemerintah terus mengupayakan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan produksi energi domestik, serta mengembangkan sumber energi alternatif untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Bahlil mengungkapkan, stok BBM nasional saat ini memiliki ketahanan sekitar 16–18 hari. Pemerintah juga mendorong percepatan penyaluran agar pasokan dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah secara merata.
“Tadi saya juga mendapat laporan dari Pertamina, bahwa secara stok nasional kita, BBM, itu di 16-18 hari. Jadi stok BBM nasional, insya Allah, itu aman,” kata Bahlil, dikutip Minggu, (18/10/26).
Untuk menjaga kelancaran pasokan, Bahlil meminta PT Pertamina (Persero) memperkuat armada pengangkutan BBM, termasuk dengan menambah kapal distribusi. Langkah ini terutama ditujukan untuk mendukung pengiriman BBM dari Jawa Timur menuju Bali serta sejumlah wilayah yang distribusi energinya bergantung pada jalur laut.
Selain memperkuat jalur pengiriman, pemerintah turut mencermati perubahan pola konsumsi masyarakat yang berdampak pada kebutuhan BBM tertentu. Bahlil menjelaskan, peralihan sebagian pengguna bensin dengan angka oktan lebih tinggi ke BBM RON 90 menyebabkan peningkatan kebutuhan terhadap jenis bahan bakar tersebut.
Pemerintah menargetkan ketahanan stok RON 90 dapat kembali mencapai sekitar 20 hari dalam waktu kurang lebih satu pekan. Upaya tersebut akan dilakukan melalui percepatan distribusi dan pemantauan ketersediaan pasokan di berbagai daerah.
Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga terus memantau kelancaran penyaluran BBM di daerah. Dalam keterangannya pada Sabtu, 17 Oktober 2026, BPH Migas melaporkan bahwa pelayanan BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Mojokerto, Jawa Timur, telah kembali normal berdasarkan hasil peninjauan sehari sebelumnya.
Normalisasi pasokan dilakukan dengan kembali mengandalkan pengiriman dari Terminal BBM Surabaya. Sebelumnya, distribusi sempat menggunakan jalur alternatif dari Boyolali dengan waktu tempuh sekitar sembilan jam. Perbaikan jalur pasokan tersebut diharapkan memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi tanpa gangguan berkepanjangan.
Di samping menjaga distribusi, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi energi dalam negeri. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui peresmian Kilang LPG Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, pada 15 Oktober 2026 oleh Bahlil.
Fasilitas milik PT Energi Nusantara Perkasa tersebut mampu menghasilkan sekitar 160 ton LPG per hari. Berdasarkan keterangan Kementerian ESDM, kilang ini memiliki kapasitas pengolahan gas terpasang sebesar 40 juta standar kaki kubik per hari dan menyerap tenaga kerja sebanyak 82 orang.
Pengoperasian kilang tersebut diharapkan dapat memperbesar kontribusi produksi domestik dalam memenuhi kebutuhan LPG nasional. Kementerian ESDM mencatat, kebutuhan LPG Indonesia mencapai sekitar 9 juta ton per tahun, sedangkan produksi dalam negeri baru berada di kisaran 1,9 juta ton atau sekitar 21 persen dari total kebutuhan.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG, pemerintah juga menyiapkan compressed natural gas (CNG) sebagai salah satu pilihan energi alternatif. Pengembangan CNG menjadi bagian dari strategi diversifikasi energi sekaligus optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri.
"Data itu menjadi dasar penting untuk terus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik. Pemerintah juga menyiapkan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif LPG dan bagian dari diversifikasi energi," ujarnya.
Melalui penguatan distribusi BBM, peningkatan kapasitas produksi energi domestik, dan pengembangan alternatif bahan bakar, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
