Anggota Komisi VIII DPR RI, Isfhan Taufik Munggaran saat menggelar kegiatan sosialisasi Program Sekolah Rakyat dan penguatan PKH di Desa Cikondang, Kabupaten Cianjur, (21/10).
Isfhan Taufik Munggaran Kawal Program Prioritas Presiden, Dorong Percepatan Sekolah Rakyat dan Validasi Data Bansos di Cianjur
Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Isfhan Taufik Munggaran, berkomitmen mendorong percepatan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Cianjur. Langkah strategis tersebut diambil sebagai bentuk diseminasi dan pengawalan langsung terhadap program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto, guna memutus rantai kemiskinan antar-generasi.
Hal tersebut disampaikan Isfhan usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Program Prioritas Presiden terkait Sekolah Rakyat dan Bantuan Sosial yang digelar berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) di Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Rabu (21/10/2026).
Isfhan menegaskan, Komisi VIII DPR RI yang bermitra langsung dengan Kemensos akan segera bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cianjur untuk mematangkan operasional program ini di lapangan.
"Sekolah Rakyat dirancang sebagai wadah kolaborasi untuk memberikan akses pendidikan informal, pelatihan vokasi, serta pemberdayaan bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat (KPM) dan kelompok disabilitas agar mereka memiliki daya saing dan masa depan yang mandiri," ujar legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Dalam pemaparannya, Isfhan menjelaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari tiga pilar utama pengawalan program perlindungan sosial di daerah:
1. Akurasi Data melalui DTSEN: Pemutakhiran Data Tunggal Socio-Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci utama agar tidak ada lagi bantuan sosial yang salah sasaran (exclusion/inclusion error).
2. Penguatan Sekolah Rakyat: Jalur pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mencetak generasi muda yang mandiri secara ekonomi.
3. Optimalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos): Jaring pengaman sosial yang adaptif dan mendorong KPM untuk beralih (graduasi) dari penerima bantuan menjadi masyarakat mandiri.
"Kami di Komisi VIII akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran agar setiap rupiah anggaran perlindungan sosial benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran," tegas wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor) tersebut.
Selain memaparkan program pusat, kegiatan reses ini juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi warga Desa Cikondang. Isfhan menyoroti keluhan masyarakat terkait pergeseran status desil ekonomi yang berdampak langsung pada kepesertaan jaminan kesehatan seperti BPJS.
Menanggapi kendala verifikasi data tersebut, Isfhan menginstruksikan pembentukan jalur komunikasi langsung melalui grup koordinasi khusus bersama seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kecamatan Cibeber.
"Saya tidak mau bertugas tanpa mengenali mitra di bawah. Para pendamping sosial telah bekerja keras di lapangan, sehingga harus ada komunikasi yang jelas. Aspirasi dan persoalan dari Desa Cikondang ini akan menjadi bahan evaluasi penting untuk kami tindak lanjuti di tingkat pusat," pungkasnya.
