Menperin RI, M. Sarmuji
Menperin Sarmuji Siap Kawal Pasokan Gas Bumi, Industri Dalam Negeri Jadi Prioritas
JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya untuk mengawal ketersediaan pasokan gas bumi bagi industri nasional. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi dan bahan baku industri terpenuhi sehingga keberlangsungan produksi serta daya saing industri dalam negeri tetap terjaga.
Komitmen itu sejalan dengan dorongan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia untuk mengutamakan pemanfaatan gas bumi bagi kebutuhan domestik. Kebijakan tersebut juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.
"Kemenperin mendukung arahan Presiden untuk mengutamakan kepentingan nasional, termasuk gagasan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi agar gas bumi diutamakan bagi kebutuhan dalam negeri. Kami akan berkoordinasi agar industri mendapat porsi pasokan yang memadai, terutama di Jawa bagian barat dan Lampung yang saat ini paling membutuhkan," kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, (23/10/26).
Sarmuji menjelaskan, gas bumi merupakan komponen penting dalam mendukung aktivitas manufaktur nasional. Selain digunakan sebagai sumber energi, komoditas tersebut juga menjadi bahan baku utama bagi sejumlah subsektor industri, terutama pupuk dan petrokimia.
Sementara itu, industri keramik, kaca, dan baja membutuhkan pasokan gas yang stabil dengan harga kompetitif agar proses produksi dapat berjalan secara optimal. Karena itu, jaminan ketersediaan gas menjadi salah satu faktor penentu dalam menjaga kelangsungan operasional pabrik sekaligus meningkatkan kemampuan industri nasional bersaing di pasar.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), realisasi pasokan gas melalui skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di wilayah Jawa Bagian Barat pada 2025 baru berada di kisaran 65,69 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan pasokan yang perlu dipenuhi. Pemerintah pun diharapkan dapat mengoptimalkan ketersediaan gas domestik agar industri memperoleh dukungan energi sesuai kebutuhan operasionalnya.
"Masih ada ruang yang perlu diisi. Karena itu, setiap tambahan pasokan gas di dalam negeri adalah peluang untuk memperkuat daya saing industri, menjaga utilisasi pabrik, dan melindungi lapangan kerja," ujarnya.
Lebih lanjut, Sarmuji menilai kebijakan mengutamakan kebutuhan gas dalam negeri sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Kebijakan tersebut mengarahkan pengurangan ekspor gas bumi secara bertahap sekaligus mendorong peningkatan alokasi untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk sektor industri.
Menurutnya, upaya memperkuat pasokan gas nasional tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan tahapan yang terukur serta sinergi antarkementerian dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.
Untuk itu, Kemenperin akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta pihak terkait lainnya.
Koordinasi tersebut ditujukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga gas bagi industri yang telah beroperasi. Dengan demikian, kebutuhan energi maupun bahan baku dapat terpenuhi secara berkelanjutan dan mendukung peningkatan produktivitas industri nasional.
Sarmuji menegaskan, ketersediaan energi dan bahan baku merupakan fondasi penting dalam mendorong hilirisasi. Tanpa dukungan pasokan yang memadai, pengembangan industri pengolahan akan menghadapi tantangan dalam menjaga kesinambungan produksi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
"Hilirisasi membutuhkan industri yang kuat, dan industri yang kuat membutuhkan energi serta bahan baku yang terjamin. Di situlah Kemenperin akan mengambil peran," pungkasnya.
Bahlil Evaluasi Kontrak Ekspor Energi
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam acara Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha - South Hub, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (22/10).
“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ucap Bahlil.
Bahlil menegaskan, hubungan antarnegeri semestinya dibangun atas dasar saling menghormati. Apabila terdapat persoalan antara Indonesia dan negara mitra, ia menilai penyelesaiannya perlu ditempuh melalui komunikasi dan pembicaraan yang baik.
Menurutnya, prinsip saling menghargai harus menjadi landasan dalam hubungan kerja sama, termasuk dalam perdagangan energi dan pemanfaatan sumber daya alam.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menempatkan kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya energi. Di sisi lain, kepastian pasokan gas bumi bagi industri domestik menjadi bagian penting untuk memperkuat hilirisasi, meningkatkan daya saing manufaktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
