Ketua Komisi XI DPR RI , Mukhamad Misbakhun usai menggelar RDPU bersama Pengurus ADKASI, (3/2).
Pengurus ADKASI Hadiri RDPU dengan Komisi XI DPR RI, Bahas Penguatan Transfer ke Daerah
Jakarta, 3 Februari 2026 — Pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI dan menjadi forum strategis untuk menyampaikan aspirasi pemerintah daerah kabupaten di seluruh Indonesia.
Dalam RDPU tersebut, rombongan ADKASI diterima langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI Dr. Mukhamad Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar, Wakil Ketua Komisi XI Hanif Dhakiri dari Fraksi PKB, serta sejumlah anggota Komisi XI lainnya, di antaranya Puteri Komarudin, Mustofa, dan Didik Suryadi dari Fraksi PDI Perjuangan, bersama anggota Komisi XI lainnya.
Pada kesempatan tersebut, ADKASI secara resmi mengajukan usulan penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) bagi 415 kabupaten di seluruh Indonesia. Selain itu, ADKASI juga mendorong percepatan penyelesaian pembayaran kurang salur dan tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah.
Tidak hanya fokus pada aspek fiskal, ADKASI juga menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dinilai penting agar peningkatan transfer ke daerah dapat berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun sempat menanggapi keluhan Bupati Situbondo yang daerahnya mengalami bencana banjir, dengan kondisi anggaran yang terbatas karena TKD dipangkas oleh pemerintah pusat. Ia menekankan perlakuan kebijakan TKD bagi daerah yang mengalami bencana harus sama antara satu dengan yang lainnya.
"Jangan sampai kemudian merasa suatu daerah lebih diistimewakan dengan daerah yang lain," kata Misbakhun dalam rapat tersebut.
Dia mengatakan bahwa tragedi bencana adalah keprihatinan dan situasi yang harus diberi perhatian. Untuk itu, dia memastikan Komisi XI DPR akan menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Keuangan terkait dengan kebijakan TKD bagi daerah yang terkena bencana.
RDPU ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang konstruktif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam menciptakan kebijakan keuangan daerah yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada pembangunan daerah.
