Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun
Ketua Komisi XI DPR RI Soroti Risiko Imported Inflation akibat Pelemahan Rupiah
Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta otoritas fiskal dan moneter memperkuat langkah antisipatif menyusul tekanan terhadap nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, pelemahan mata uang nasional harus segera direspons agar tidak memicu imported inflation yang berpotensi meningkatkan biaya produksi serta menekan daya beli masyarakat.
“Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Ia menjelaskan, tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi berbagai faktor global, mulai dari pergeseran arus modal asing hingga meningkatnya ketidakpastian di pasar internasional. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa tekanan eksternal tersebut tidak boleh sampai berdampak langsung pada sektor riil maupun konsumsi masyarakat.
Karena itu, Misbakhun mendorong Bank Indonesia untuk terus aktif menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi yang terukur, baik di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN). Ia menilai, langkah stabilisasi harus dilakukan secara presisi agar tetap menjaga kepercayaan pasar tanpa membebani cadangan devisa secara berlebihan.
“Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel,” katanya.
Di sisi fiskal, Misbakhun menekankan pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Pemerintah diminta memastikan devisa para eksportir tetap masuk ke sistem keuangan domestik guna memperkuat pasokan dolar di dalam negeri di tengah tekanan global yang masih berlangsung.
Selain itu, ia juga meminta Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyiapkan berbagai skenario antisipasi dalam APBN, khususnya untuk menjaga industri padat karya serta stabilitas harga pangan. Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang relaksasi fiskal maupun pemberian insentif tertentu bagi bahan baku industri yang masih bergantung pada impor.
“Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” ingatnya.
Menutup pernyataannya, Misbakhun memastikan Komisi XI DPR RI akan terus memantau perkembangan indikator makroekonomi dan mengawal sinergi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar gejolak volatilitas global tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
“Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun ini harus dijaga bersama. Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan harus benar-benar terkoordinasi,” pungkasnya.
