Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan,(21/5). Foto: dpr.go.id
Firman Soebagyo Ingatkan Risiko Capital Flight Akibat Kebijakan Ekonomi yang Tidak Matang
Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah lebih cermat dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan investor maupun pelaku usaha. Ia menilai regulasi yang disusun tanpa kesiapan matang berpotensi memicu capital flight atau perpindahan modal ke luar negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Firman dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (21/5/26).
Menurut Firman, pembangunan ekonomi Indonesia tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada kekuatan APBN semata. Karena itu, sektor swasta dan investasi dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemerintah harus melihat bahwa negara ini tidak bisa dibangun hanya menggunakan postur APBN yang ada. Oleh karena itu keberadaan private sector dan investasi menjadi bagian penting dalam tata kelola ekonomi nasional,” ujar Firman.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebagai mitra pemerintah dalam setiap proses penyusunan kebijakan ekonomi. Firman menilai persoalan utama bukan berada pada pelaku usaha, melainkan lemahnya pengawasan dan implementasi kebijakan di lapangan.
“Harusnya fungsi pengawasannya yang ditingkatkan, bukan kemudian semuanya diambil alih,” tegas Politisi Fraksi Golkar tersebut.
Selain itu, Firman turut menanggapi wacana penerapan kebijakan ekspor terpusat atau one gate policy. Ia mengakui kebijakan tersebut memiliki tujuan memperkuat kontrol pemerintah terhadap perdagangan komoditas strategis, namun harus dibarengi regulasi yang jelas dan kuat agar tidak mengganggu iklim investasi nasional.
Firman mencontohkan Chile sebagai salah satu negara yang relatif berhasil menjalankan sistem serupa karena memiliki tata kelola yang sederhana dan terstruktur. Sebaliknya, ia menyebut Venezuela sebagai contoh kegagalan akibat lemahnya kesiapan regulasi dan pengelolaan ekonomi.
“Jangan sampai kebijakan ini kalau tidak disiapkan regulasinya dengan kuat justru menimbulkan capital flight. Karena sektor padat karya, perkebunan sawit, minyak dan gas bumi, itu semua investasi besar yang juga melibatkan sektor perbankan,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa ketidakjelasan arah kebijakan ekonomi dapat memengaruhi tingkat kepercayaan lembaga keuangan nasional maupun internasional. Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong investor memindahkan modal mereka ke negara lain yang dianggap lebih stabil.
Firman juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. Menurutnya, sejumlah negara pesaing seperti Malaysia telah bergerak lebih maju karena memiliki regulasi perlindungan industri sawit yang lebih kuat.
“Kalau tidak hati-hati, justru negara lain yang akan diuntungkan. Sawit bisa saja bergeser ke Malaysia atau bahkan Afrika yang sekarang mulai belajar mengembangkan sawit dari Indonesia,” pungkasnya.
