Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri P2MI / Kepala BP2MI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, (17/7). Foto: dpr.go.id
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Apresiasi Respons Cepat KP2MI Lindungi PMI di Luar Negeri
Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) atas respons cepat dalam memulangkan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja, serta keberhasilan mengevakuasi PMI dari wilayah konflik di Libya. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Yahya saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/26).
Dalam kesempatan itu, Yahya menilai keberhasilan pemulangan PMI nonprosedural korban TPPO dari Kamboja merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya. Ia juga memberikan penghargaan atas langkah pemerintah yang berhasil mengevakuasi PMI nonprosedural dari Libya di tengah situasi keamanan yang tidak kondusif.
"Yang kedua, apresiasi saya atas keberhasilan Kementerian P2MI memulangkan pekerja ilegal korban TPPO dari Kamboja yang berasal dari Kalimantan Tengah," ujarnya.
Politikus Fraksi Partai Golkar tersebut mengatakan, keberhasilan evakuasi PMI dari Libya merupakan hasil sinergi yang baik antara KP2MI, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tersebut.
“Apresiasi juga atas keberhasilan pemulangan pekerja ilegal dari Libya. Ini tidak terlepas dari kerja sama yang luar biasa dari Kementerian P2MI dengan Kementerian Luar Negeri beserta jajaran KBRI di sana," katanya.
Selain menyoroti upaya perlindungan terhadap pekerja migran, Yahya juga mengapresiasi prestasi KP2MI yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-16 kalinya. Menurutnya, pencapaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan kementerian yang semakin baik, transparan, dan akuntabel.
"Pertama, saya memberikan apresiasi atas pencapaian WTP 16 kali," ucapnya.
Yahya berharap kolaborasi antara KP2MI, Kementerian Luar Negeri, serta seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri dapat terus diperkuat guna meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Menurutnya, kerja sama yang erat antarlembaga menjadi faktor penting dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi PMI, khususnya mereka yang berangkat secara nonprosedural, sehingga negara dapat terus hadir memberikan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia di mana pun berada.
