Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia
Menteri Bahlil Ibaratkan Harga Minyak Dunia seperti Malaria, Dorong Kemandirian Energi Kagol
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti pergerakan harga minyak dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, harga minyak saat ini sangat fluktuatif dan dapat berubah dalam waktu singkat, bergantung pada perkembangan situasi politik serta keamanan dunia.
Bahlil bahkan mengibaratkan pergerakan harga minyak dunia seperti penyakit malaria yang kondisinya dapat berubah sewaktu-waktu. Salah satu faktor yang turut memengaruhi adalah dinamika di Selat Hormuz, jalur strategis bagi perdagangan dan distribusi energi dunia.
"Harga daripada minyak dunia, saya umpamakan seperti orang sakit malaria. Pagi bisa turun, malam bisa naik. Tiga hari bisa turun, tujuh hari bisa naik. Tergantung daripada kesepakatan dan isu yang dibangun antara Selat Hormuz dikuasai oleh siapa dan sudah ditutup atau sudah dibuka," ujar Bahlil dalam acara *Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition* di Jakarta, Rabu (19/8/26).
Ia mengatakan, tidak ada pihak yang dapat memastikan secara pasti arah pergerakan harga minyak dunia maupun kapan ketegangan geopolitik yang terjadi akan berakhir. Situasi tersebut, menurutnya, menjadi peringatan bagi setiap negara agar tidak terlalu bergantung pada pasokan energi dari luar negeri.
Menurut Bahlil, kondisi global saat ini mendorong hampir seluruh negara untuk mulai memperkuat kebijakan yang berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional masing-masing, terutama dalam sektor energi.
"Bayangkan kalau hampir semua dunia menggantungkan hidupnya di sektor energi gara-gara Selat Hormuz, dimana letak kedaulatan dan kemerdekaan sebuah bangsa termasuk Indonesia," ujarnya.
Karena itu, Bahlil menyampaikan Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah terus mencari dan mengembangkan berbagai sumber energi alternatif. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor di tengah ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga energi dunia.
Salah satu langkah yang terus didorong pemerintah adalah pengembangan energi panas bumi atau geotermal. Indonesia, kata Bahlil, memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, namun pemanfaatannya hingga saat ini masih relatif rendah, yakni sekitar 10 hingga 13 persen.
Pengembangan panas bumi kemudian ditempatkan sebagai salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Untuk mempercepat realisasi berbagai proyek, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah regulasi yang dinilai masih menghambat investasi dan pengembangan sektor tersebut.
Bahlil mengatakan beberapa tahapan regulasi telah disederhanakan, meski pemerintah masih perlu menyelesaikan berbagai kendala lainnya agar proyek panas bumi dapat berjalan lebih cepat.
"Tidak ada cara lain untuk melakukan percepatan implementasi geotermal supaya bisa menjadi listrik ataupun menjadi yang lain, adalah harus ada kolaborasi antara pengusaha dan regulator," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah sebagai regulator dengan pelaku usaha untuk mempercepat pemanfaatan potensi panas bumi nasional. Dengan kolaborasi yang kuat serta pembenahan regulasi, pemerintah berharap energi geotermal dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor.
