Anggota Timwas Haji DPR RI / Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi saat melakukan pemantauan ibadah haji 2025 di Madinah, Arab Saudi, Rabu (28/5/25). Foto: dpr.go.id
Nur Purnamasidi Soroti Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Jemaah Haji
Jakarta - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025 DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ia menyatakan keprihatinannya terhadap sejumlah persoalan yang ditemukan dalam aspek pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan akses kesehatan bagi jemaah haji Indonesia.
Dalam peninjauan awal yang dilakukan oleh Tim Pengawas Haji DPR RI, Nur Purnamasidi mengungkapkan adanya laporan terkait pembatasan pelayanan kesehatan oleh tenaga medis Indonesia yang bertugas di hotel-hotel jemaah haji.
"Saya mendapat laporan bahwa tenaga kesehatan kita di hotel-hotel tidak diberi akses untuk memberikan layanan kesehatan kepada jemaah, karena dibatasi oleh pihak kesehatan dari pemerintah Arab Saudi," kata Purnamasidi kepada wartawan, di Madinah, Arab Saudi, Rabu (28/5/25).
Purnamasidi menilai bahwa situasi tersebut seharusnya tidak terjadi apabila Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPHI) memahami sepenuhnya kebijakan dan peraturan yang diterapkan pemerintah Arab Saudi.
"Kebijakan ini saya yakin bukan hal baru. Ini justru menjadi pertanyaan besar: mengapa larangan tersebut tidak diketahui oleh petugas kesehatan kita?" tegasnya
Lebih lanjut, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini menyampaikan bahwa dalam sembilan hari ke depan, Timwas DPR akan melakukan pemantauan langsung di lapangan, termasuk berdialog dengan jemaah dan petugas haji. Tujuannya adalah menggali informasi lebih dalam guna merumuskan akar permasalahan, apakah berasal dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah Arab Saudi atau dari sisi koordinasi dan pemahaman para petugas haji Indonesia.
Selain itu, Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga menyoroti sistem penempatan jemaah yang disebutkan menyebabkan suami-istri dipisahkan dan pendamping lansia tidak bisa tinggal bersama yang didampingi. Hal ini, menurutnya, menjadi catatan penting untuk dievaluasi demi peningkatan pelayanan haji tahun depan.
“Masyarakat membayar mahal untuk haji. Maka pelayanannya juga harus semakin baik, bukan justru menurun,” ucapnya.
Purnamasidi juga menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji. Ia berharap, komunikasi antara petugas lapangan dari kedua negara bisa ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada terganggunya pelayanan kepada jemaah.
"Harapan saya, persoalan-persoalan ini hanya bersifat insidental dan kecil. Namun, kalau memang terjadi secara sistemik, harus segera diantisipasi dengan perbaikan menyeluruh," pungkasnya.
