Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, saat melakukan peninjauan di Lapas Perempuan Pontianak, (2/6), Foto : RRI
Anggota Komisi XIII DPR RI, Franky Sibarani Tinjau Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak
Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Franciscus Maria Agustinus Sibarani atau yang biasa dipanggil Franky Sibarani melakukankun kunjungan kerja (Kunker) di Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak, Kalbar, Senin (2/6/25).
Didampingi oleh pengurus dan anggota wanita Katolik RI Kalbar yang kebetulan juga mengadakan bakti sosial di Lapas, Franky meninjau beberapa fasilitas Lapas, mulai dari klinik kesehatan, blok pembinaan yang dilengkapi layanan telekomunikasi (Wartelsuspas), siaga petugas hingga dapur umum Lapas.
Dalam kunjungannya, Franky menyoroti beberapa persoalan di Lapas tersebut, diantarnaya terkait permasalahan air yang diinilai sudah menjadi problem hampir semua lapas di kalbar. Kemudian terkait over kapasitas yang sudah menjadi problem di semua lapas di Indonesia.
Permasalahan air ini menjadi perhatian Franky setelah menerima keluhan dari klinik kesehatan Lapas terkait penyakit yang sering dialami warga binaan ialah gatal-gatal.
"Air itu kebutuhan dasar sehingga kalau kita tadi perhatikan jenis penyakit yang muncul, yang jadi keluhan yaitu gatal-gatal. Ini sama, baik Lapas Pontianak maupun Lapas lainnya,” kaya Franky usai meninjau klinik Lapas Perempuan.
Terkait mengenai persoalan over kapasitas, menurutnya perlu dilakukan review kembali tentang ketentuan perundang - undangannya. “Misalnya kasus pencurian, yang kemudian bisa berdamai antara kedua pihak, tentunya itu tidak perlu harus sampai ke tahap dibina,” katanya.
Namun, pada intinya kata Franky, setiap peroblem yang di temukan di lapangan akan menjadi atensi serius dari Komisi XIII DPR RI untuk kemudian melakukan perbaikan, baik dari sisi regulasi maupun fasilitas lainnya.
Meski demikian, Franky juga menerangkan,tak kalah penting ialah peran serta Pemerintah Daerah setempat. “Karena bagaimana pun juga yang melakukan pembinaan terhadap warga binaan lapas adalah pemerintah daerah terkait. Sehingga ini harus bersinergi,” pungkasnya.
