Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Erwin Aksa

PERSIAPAN HAJI 2026 LEBIH AWAL, BPH MINTA KOMISI VIII DPR SAHKAN BPIH. ERWIN AKSA: KITA DUKUNG UNTUK JAMINAN KEPASTIAN LAYANAN JAMAAH LEBIH BAIK DAN PERENCANAAN LEBIH MATANG

Jakarta, 8 Juli 2025.  Badan Penyelengara Haji (BPH) akan melakukan tahapan persiapan pelaksanaan haji 2026 lebih awal dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Erwin Aksa anggota Komisi VIII DPR RI menyambut baik inisiatif BPH untuk memulai tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 lebih awal, terhitung sejak 8 Juni 2025. Erwin Aksa menekankan bahwa langkah proaktif ini adalah kunci untuk memastikan kualitas layanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

"Kami mengapresiasi percepatan persiapan haji 2026 ini. Hal ini sejalan dengan harapan kita bersama agar proses penyelenggaraan haji dapat direncanakan dengan lebih matang dan tidak terburu-buru," ujar Erwin Aksa usai rapat Komisi VIII DPR RI di Senayan, Senin (7/7/2025).

Erwin Aksa menyoroti urgensi pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang lebih awal sebagai jantung dari seluruh persiapan. 

"Pembahasan BPIH di awal ini sangat krusial. Ini bukan sekadar angka, melainkan pondasi untuk memberikan jaminan kepastian bagi penyediaan layanan di Arab Saudi, utamanya terkait lokasi dan kualitas tenda jemaah di Masyair," jelasnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Badan Penyelenggara Haji (BPH), disampaikan bahwa tahapan persiapan pelaksanaan haji 2026, sudah mulai dilaksanakan lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya.  Menurut BPH, pemerintah Saudi Arabia sudah mulai melakukan tahapan persiapan haji 2026 sejak 8 Juni 2025 yang dimulai dengan Penerimaan Dokumen Pengaturan Awal dan Jadwal Musim Haji 2026. 

Dalam raker tersebut, BPH minta agar Komisi VIII DPR RI segera mengesahkan dan menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 lebih awal. Tujuannya agar dapat memberikan jaminan kepastian bagi penyediaan layanan haji di Saudi Arabia, khususnya untuk lokasi tenda jamaah di masyair.

Menurut Erwin Aksa, legislator Golkar dapil Jakarta 3, berdasarkan pengalaman haji tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa masalah di Masyair (Arafah, Muzdalifah, Mina) seringkali menjadi titik kritis yang memengaruhi kenyamanan dan kekhusyukan jemaah. 

"Dengan BPIH yang disepakati lebih awal, kita memberikan ruang yang cukup bagi negosiasi dan kontrak layanan, khususnya pengadaan tenda, katering, dan transportasi di Masyair. Ini memungkinkan negosiasi harga yang lebih baik dan pilihan lokasi yang strategis, tidak lagi berkejaran dengan waktu yang sempit," tegas mantan ketua umum HIPMI 2008-2011  

Erwin menjelaskan bahwa keputusan terkait BPIH di awal akan berdampak positif pada kepastian kontrak. Mitra penyedia layanan di Arab Saudi dapat dipesan dan dikontrak jauh-jauh hari, sehingga Indonesia mendapatkan alokasi terbaik. Selain itu juga bisa untuk efisiensi anggaran. Negosiasi yang tidak tergesa-gesa berpotensi menghasilkan efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas layanan.

Menurut Erwin Aksa, Pembahasan BPIH lebih awal juga akan berdampak terhadap kualitas layanan prima. Waktu yang cukup untuk persiapan memungkinkan detail layanan, termasuk fasilitas tenda dan kebutuhan dasar jemaah di Masyair, dapat dipersiapkan secara maksimal.

"Kami dari Komisi VIII Fraksi Golkar mengharapkan dengan persiapan yang lebih dini ini, penyelenggaraan haji 2026 akan menjadi contoh pelayanan yang jauh lebih baik, khususnya dalam memastikan setiap jemaah mendapatkan fasilitas yang layak dan memadai di Masyair." pungkasnya