Ketua Fraksi Golkar DPR RI, M. Sarmuji
Fraksi Golkar Kaji Ide 1 Orang 1 Akun Tiap Medsos, Beri Opsi Pengendalian Sim Card
Jakarta - Ketua Fraksi Golkar DPR RI, M. Sarmuji menilai usulan satu orang satu akun tiap media sosial (medsos) perlu dikaji. Sarmuji memberikan opsi pengendalian SIM card.
"Itu usulan yang bisa dikaji. Tapi sebenarnya yang lebih baik adalah pengendalian di hulu, yaitu di SIM card-nya. Tujuannya untuk lebih mudah mendeteksi siapa pemilik akunnya," kata Sarmuji kepada wartawan, Selasa (16/9/25).
Sarmuji menyebut bahwa pengendalian SIM card membuat penelusuran terhadap suatu akun lebih mudah. Pengguna diharapkan lebih bertanggung jawab atas medsos yang dikelola.
"Dengan mengendalikan SIM card, bisa ditelusuri pemilik akunnya. Jadi penggunaan akun bisa lebih bertanggung jawab, tidak membuat akun untuk tujuan buruk karena bisa ketahuan," jelasnya.
Sarmuji menekankan bahwa pembatasan akun tetap penting, tetapi mekanismenya harus dilakukan melalui SIM card. Ia tak menampik jika saat ini banyak masyarakat yang menggunakan dua akun untuk bisnis dan personal.
"Pembatasan akun kita dukung, tetapi caranya dengan pembatasan SIM card. Bisa jadi satu orang punya dua akun: satu untuk bisnis, satu untuk personal, tetapi tetap satu orang," ujarnya.
Lebih lanjut, Sekjend Partai Golkar ini menilai pengendalian SIM card lebih realistis tanpa menimbulkan resistensi berlebihan dari masyarakat. Ia mengatakan pembatasan akun bisa dianggap menghalangi kebebasan berpendapat seseorang.
"Kalau langsung membatasi akun, orang bisa menilai itu membatasi kebebasan berpendapat. Tapi, kalau pengendalian dilakukan lewat SIM card, sifatnya lebih administratif, lebih mudah dipahami logikanya, dan justru memperkuat tanggung jawab di dunia digital," ungkapnya.
"Kebijakan ini harus tetap melindungi hak warga. Yang kita perlukan adalah mekanisme yang mendorong penggunaan media sosial secara sehat, aman, dan bertanggung jawab," lanjut Sarmuji.
Anggota Komisi VI DPR itu juga meminta pemerintah maupun DPR mengkaji secara komprehensif pilihan kebijakan yang bisa diterapkan. Golkar ingin setiap regulasi mampu memberi perlindungan, tetapi tak mengurangi ruang kebebasan yang dijamin konstitusi. "Sekarang tersedia opsi, silakan dipilih yang terbaik," sambungnya.
