Anggota Komisi VII DPR RI Teuku Zulkarnaini saat menjadi narasumber dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, (22/10), Foto: RRI
Teuku Zulkarnaini dorong UMKM Aceh Manfaatkan Program Permodalan tanpa Agunan
Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Teuku Zulkarnaini atau akrab disapa Ampon Bang, mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh untuk memanfaatkan program modal usaha tanpa agunan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikan Ampon Bang dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Rabu (22/10/25).
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi UMKM saat ini adalah keterbatasan modal dan kurangnya pengetahuan terhadap program bantuan pemerintah. Padahal, sudah ada skema pendanaan yang tidak memerlukan jaminan bagi pelaku usaha kecil.
“Pemerintah sudah menyiapkan program modal usaha tanpa agunan untuk UMKM. Ini luar biasa, tapi banyak masyarakat belum tahu. Mereka masih berpikir kalau mau pinjam di bank harus pakai jaminan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, birokrasi dan persyaratan administrasi sering kali menjadi hambatan utama bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan akses pembiayaan. Karena itu, dirinya mendorong agar program ini disosialisasikan secara masif hingga ke tingkat desa.
“Yang seperti ini harus kita sosialisasikan dengan baik. Jangan sampai dipersulit. Justru tugas kita sebagai wakil rakyat memastikan program ini benar-benar berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Disamping masalah terkait modal, Ampon Bang juga menyoroti pentingnya inovasi kemasan produk sebagai salah satu kunci meningkatkan daya saing UMKM Aceh di pasar nasional maupun internasional.
“Sering kali produk kita bagus, tapi kemasannya kurang menarik. Akhirnya sulit bersaing. Padahal kalau kemasannya diperbaiki, produk lokal bisa punya nilai jual tinggi,” ucapnya.
Legislator asal Aceh ini menegaskan, pihaknya bersama Komisi VII DPR RI akan terus memperjuangkan kemudahan akses bagi pelaku usaha kecil, termasuk penguatan sektor energi, industri, dan UMKM agar bisa menopang pertumbuhan ekonomi di daerah.
