Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto
Anggota Komisi VI minta Pertamina Pastikan Kualitas Pertalite
Jakarta - Keluhan terkait motor brebet dan mogok massal di sejumlah wilayah Jawa Timur setelah mengisi Pertalite menimbulkan keprihatinan serius. Insiden tersebut terjadi di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Sidoarjo, diduga terkait kualitas bahan bakar yang tidak sesuai standar, menimbulkan keresahan masyarakat, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap BBM bersubsidi.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firnando Ganinduto menegaskan insiden ini menyentuh langsung kepentingan masyarakat yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada sepeda motor.
“BBM bersubsidi seperti Pertalite adalah hak masyarakat, sehingga pemerintah dan Pertamina wajib memastikan kualitasnya terjaga sampai ke pompa terakhir,” kata Firnando di Jakarta, Selasa, (28/10/25).
Ia menilai kejadian ini menunjukkan pentingnya pengawasan berlapis terhadap BBM bersubsidi, mulai dari logistik, penyimpanan, hingga distribusi. Ia mendorong Pertamina bekerja sama dengan Dirjen Migas dan BPKN untuk melakukan audit mutu di lapangan serta menegakkan sanksi bagi SPBU yang lalai.
“Kalau pengawasan longgar, masyarakat yang paling dirugikan. Negara tidak boleh abai terhadap hak konsumen yang sudah membayar dengan harga subsidi,” tegasnya.
Firnando menekankan kasus ini murni pada tataran operasional dan distribusi Pertamina. Sorotan publik yang mengaitkan insiden dengan kebijakan Kementerian ESDM dinilai tidak tepat, karena tambahan etanol dalam BBM masih belum diterapkan.
Firnando berharap agar penanganan kasus dilakukan transparan dan berbasis data agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. “Kepercayaan publik terhadap BBM nasional harus dijaga. Ini momentum memperbaiki tata kelola energi bersubsidi agar lebih efisien, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.
