Anggota komisi V DPR RI, Zigo Rolanda
Legislator Zigo Rolanda Desak Kementerian PKP Permudah Akses Rumah untuk Warga Miskin
Jakarta, 21 November 2025 - Komisi V DPR RI, yang membidangi urusan perhubungan dan infrastruktur termasuk Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menyelesaikan Rapat Kerja untuk mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dan membahas program kerja Tahun Anggaran 2026 Kementerian PKP.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zigo Rolanda, dikenal aktif menyuarakan isu-isu yang menjadi mitra kerja Komisi V, mulai dari infrastruktur daerah hingga pelayanan publik di sektor perhubungan.
Dalam Rapat Kerja Komisi V pada Rabu, 19 November 2025, Zigo mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengambil langkah cepat, terutama soal tujuan negara dalam keberpihakan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu.
"Jangan sampai karena syarat administrasi program yang terlalu rumit dan sulit dipenuhi, sehingga tujuan tidak tercapai," tegas Zigo.
Zigo juga meminta Kementerian PKP untuk segera menyelesaikan program-program yang sedang berjalan, terutama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, dan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk Rumah Umum.
"Kementerian," dia menekankan, "wajib untuk meningkatkan profesionalisme Pendamping BSPS atau Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk menjamin kualitas pelaksanaan program, jangan terkesan malas dan pilih-pilih lokasi kerja."
Selain itu, Zigo melalui Komisi V juga meminta Kementerian PKP mempercepat proses lelang pengadaan barang dan jasa untuk program dan kegiatan APBN Tahun Anggaran 2026. Pada Raker Komisi V tersebut berfokus pada evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, yang menunjukkan realisasi keuangan Kementerian PKP sebesar 77,65% dan pembahasan Rencana Program dan Kegiatan TA 2026.
Legislator dari Sumatra Barat tersebut juga mendukung upaya Kementerian PKP untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mengatasi masalah skor kredit Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menghambat pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). []
