Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse Sadikin saat menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Natuna dan sejumlah instansi terkait di Kabupaten Natuna, (26/11). Foto : dpr.go.id
Wakil Ketua Komisi II Dorong Penguatan Pengelolaan Perbatasan dan Pertanahan di Natuna
Jakarta —Tim Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Natuna dan sejumlah instansi terkait di Kecamatan Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (26/11/25).
Adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Natuna beserta jajaran, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, perwakilan Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.
Dalam sambutannya, Arse menjelaskan bahwa pertemuan ini difokuskan pada dua isu strategis, yakni permasalahan pengelolaan batas wilayah negara serta revitalisasi fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan.
“Pertemuan kali ini membahas permasalahan pengelolaan batas wilayah Negara RI dengan negara lain menyangkut pertahanan dan keamanan bangsa dan negara. Juga mengenai revitalisasi fungsi PLBN Serasan sebagai aktivitas ekonomi,” kata Arse.
Ia menegaskan bahwa PLBN merupakan instrumen penting tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi di kawasan perbatasan.
“Keberadaan PLBN ini bukan hanya menyangkut aspek pengawasan perbatasan, tetapi juga tata kelola perdagangan lintas batas, pelayanan publik, dan diplomasi ekonomi,” ucapnya.
Arse menjelaskan bahwa PLBN Serasan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia dan Vietnam. Karena itu, Komisi II DPR RI melakukan pengawasan langsung untuk memastikan pengelolaan perbatasan berjalan efektif.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa kunjungan kerja Panja juga dilakukan untuk memperdalam pengawasan terhadap permasalahan sektor pertanahan di Kabupaten Natuna.
“Pengawasan ini diharapkan menghasilkan catatan kritis, rekomendasi kebijakan, serta langkah tindak lanjut yang dapat memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan sekaligus meningkatkan tata kelola pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan dua persoalan utama yang dihadapi daerahnya. Pertama, maraknya aktivitas illegal fishing oleh nelayan asing yang terus menggerus potensi pendapatan daerah dari sektor perikanan.
“Natuna butuh kapal besi atau kapal besar untuk meningkatkan pendapatan dari sektor perikanan laut. Ilegal fishing masih merajalela oleh nelayan-nelayan asing,” tegas Cen.
Kedua, Cen mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur di Natuna, termasuk konektivitas jalan, kerap terkendala status kawasan hutan lindung.
“Untuk itu kami mohon dukungan Komisi II DPR terkait usulan pelepasan kawasan hutan melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) demi mendukung pembangunan konektivitas antarwilayah di Natuna,” katanya.
Diharapkan Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi momentum penguatan peran negara dalam menjaga wilayah perbatasan serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Natuna.
