Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana
Dewi Yustisiana; Hilirisasi Harus Dilaksanakan Secara Inklusif dan Berkeadilan
Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi perlu dilaksanakan secara inklusif dan berkeadilan. Ia menjelaskan bahwa hilirisasi tidak hanya difokuskan pada sektor mineral dan energi, tetapi perlu diperluas ke sektor perkebunan, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata.
"Hilirisasi lintas sektor menjadi instrumen penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional, membuka lapangan kerja berkualitas serta memperkuat ekonomi daerah," kata Dewi Yustisiana dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/12/25).
Ia menjelaskan bahwa pendekatan tersebut akan mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah, dan menjadikan transformasi ekonomi nasional lebih inklusif dan berkelanjutan.
Terkait hal tersebut, Dewi pun mendukung pernyataan politik Rapimnas I Partai Golkar Tahun 2025 beberapa waktu lalu yang menegaskan ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
Dewi menilai rumusan politik yang dihasilkan rapimnas tersebut mencerminkan arah pembangunan jangka panjang yang konsisten dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan politik tersebut, kata Dewi, juga mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen sebagai fondasi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
"Pernyataan Politik Rapimnas Golkar memberikan penegasan bahwa ketahanan energi dan hilirisasi bukan agenda sektoral semata, melainkan strategi besar dalam mentransformasi struktur ekonomi nasional," ujarnya.
Dewi menjelaskan ketahanan energi harus dimaknai sebagai kemampuan negara dalam menjamin ketersediaan energi nasional yang bersumber dari potensi dalam negeri secara berkelanjutan.
Ketahanan energi nasional, ujar Dewi, dinilai memiliki ruang yang lebih besar untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kedaulatan negara.
