Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, Foto : IG @bambang.soesatyo
Bamsoet Desak Kejagung Bersikap Progresif dalam Menangani Kasus di Patra Niaga
Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bansoet mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mempercepat dan bersikap progresif dalam menangani kasus mega korupsi Pertamina agar tidak menjafi 'bola liar' yang dapat menimbulkan kebingungan dan hoaks di masyarakat.
Setelah menetapkan tujuh tersangka dan menghitung kerugian negara yang mencapai angka fantastis, Bamsoet mendesak segera melacak aliran dana hasil korupsi melalui kerja sama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan pihak terkait lainnya.
"Penanganan kasus ini harus terus berprogres. Langkah percepatan pemeriksaan diperlukan untuk mencegah hoaks yang membanjiri ruang publik dan merugikan pihak-pihak yang tidak tahu apa-apa, namun disebut-sebut tanpa dasar hukum yang jelas. Kejagung harus fokus tidak hanya pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap semua pihak yang terlibat," kata Bamsoet, selasa (11/3/25).
Selain itu, Bamsoet juga mengingatkan publik meyakini dana hasil korupsi yang mencapai hampir Rp 1.000 triliun tidak mungkin hanya disimpan di rekening bank milik tujuh tersangka, dan dana tersebut tidak hanya dinikmati oleh ketujuh tersangka tersebut. Terlebih, profil para tersangka terkesan sebagai pekerja profesional biasa yang tidak memiliki afiliasi politik.
"Boleh jadi, mereka ingin menumpuk kekayaan dengan memanipulasi atau mengoplos bensin sebagai produk bahan bakar minyak. Namun, skala manipulasi dan rentang waktu yang mencapai lima tahun mengindikasikan bahwa mereka tidak bekerja sendiri. Pelacakan aliran dana akan mengungkap siapa saja yang diuntungkan dari kasus ini," jelas Bamsoet.
Lebih lanjut, Bamsoet menambahkan bahwa penanganan kasus korupsi Pertamina merupakan ujian berat bagi Kejagung dalam memberantas korupsi skala besar.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk upaya pemulihan aset negara yang hilang.
"Masyarakat sangat berharap Kejagung bisa menuntaskan kasus ini dengan transparan. Kepercayaan publik terhadap institusi hukum harus dijaga dengan memastikan semua pihak yang terlibat mendapat hukuman yang setimpal," tutupnya.
