Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko
BMKG Prediksi Puncak Kemarau, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Desak Pemerintah Percepat Mitigasi Kekeringan
Jakarta – Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai tingginya potensi kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa, Bali, hingga Kalimantan bagian selatan, mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko. Ia meminta pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan segera mengambil langkah antisipatif agar dampak musim kemarau tidak semakin meluas.
Menurut Singgih, informasi yang disampaikan BMKG harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat langkah mitigasi sebelum masyarakat merasakan dampak yang lebih berat.
"Informasi dari BMKG harus menjadi peringatan dini yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata. Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika masyarakat sudah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, hasil panen menurun, atau kebakaran hutan dan lahan mulai meluas," kata Singgih yang dikutip dari detik.com, Sabtu (1/8/26).
Ia menilai penanganan ancaman kekeringan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BMKG, BNPB, kementerian terkait, TNI-Polri, hingga relawan kebencanaan. Menurutnya, upaya pencegahan akan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi.
"Koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus diperkuat. Kementerian Pertanian perlu mengantisipasi dampaknya terhadap produksi pangan, sementara Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah harus memastikan kelompok rentan memperoleh bantuan apabila terdampak kekeringan berkepanjangan," ucap dia.
Selain memastikan kesiapan menghadapi potensi krisis air bersih dan penurunan produksi pangan, Singgih juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau. Ia menilai patroli rutin, edukasi kepada masyarakat, serta pemantauan kawasan rawan harus menjadi fokus utama agar potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini.
"Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tetapi kita bisa mengendalikan kesiapsiagaan. Dengan mitigasi yang baik, koordinasi yang solid, dan respons yang cepat, dampak kekeringan terhadap masyarakat dapat ditekan semaksimal mungkin," pungkasnya.
Sebelumnya, BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau tahun 2026 berlangsung pada Agustus hingga September. Dalam periode tersebut, sebagian besar wilayah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi bagian selatan diperkirakan mengalami tingkat kekeringan paling tinggi.
Sekretaris Utama BMKG Guswanto menjelaskan bahwa curah hujan di sejumlah wilayah tersebut diprediksi masih berada di bawah kondisi normal hingga awal Oktober. Situasi ini berpotensi memicu berbagai dampak, mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman krisis air bersih apabila tidak diantisipasi sejak awal.
"Wilayah dengan potensi kekeringan tertinggi pada puncak kemarau Agustus-September 2026 adalah sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, serta Sulawesi bagian selatan. Daerah-daerah ini diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal hingga awal Oktober sebelum hujan mulai kembali masuk," kata Guswanto, Jumat (31/7).
BMKG juga mencatat Pulau Jawa menjadi salah satu kawasan yang paling rentan karena tingginya kebutuhan air untuk sektor pertanian dan jumlah penduduk yang besar. Sementara itu, Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih panjang sehingga risiko kekeringan dan karhutla meningkat.
Di Kalimantan, khususnya wilayah selatan dan tengah, penurunan curah hujan diperkirakan akan meningkatkan kemunculan titik panas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Adapun Sulawesi Selatan diproyeksikan masih mengalami defisit hujan hingga September, sehingga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampaknya bagi sektor pertanian dan ketersediaan air.
"Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Awal musim hujan mulai masuk pada Oktober di sebagian wilayah barat Indonesia dan akan meluas pada November," ujar Guswanto.
