Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny fahd Arafiq
Apresiasi Pemerintah dan Kemenkes RI atas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan di Lokasi Bencana Aceh dan Sumatera
JAKARTA, 22 Januari 2026 – Bencana yang terjadi di wilayah Aceh dan Sumatera berdampak langsung pada fasilitas layanan kesehatan rujukan dan layanan primer, termasuk rumah sakit daerah (RSUD) serta puskesmas di sejumlah kabupaten/kota terdampak. Pemerintah merespons kondisi tersebut melalui percepatan rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur kesehatan agar layanan medis tidak terhenti.
Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI atas langkah cepat dan terstruktur dalam penanganan dampak bencana di wilayah Aceh dan sejumlah provinsi di Sumatera, khususnya melalui percepatan pembangunan dan pemulihan infrastruktur kesehatan.
Apresiasi tersebut disampaikan sejalan dengan paparan Kemenkes RI dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, yang menempatkan penanganan darurat bencana Sumatera sebagai salah satu agenda prioritas nasional sektor kesehatan.
Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, bencana di wilayah Aceh dan Sumatera berdampak pada 130 rumah sakit dan 867 puskesmas, dengan 9 rumah sakit dan 152 puskesmas sempat berhenti beroperasi pada masa tanggap darurat. Berkat percepatan penanganan, seluruh rumah sakit kini telah kembali beroperasi, sementara seluruh puskesmas telah aktif dengan dua fasilitas di Aceh masih menjalankan layanan di luar gedung sambil menunggu proses relokasi dan pembangunan kembali.
Dalam Raker tersebut, Kemenkes RI juga melaporkan bahwa program peningkatan dan pembangunan RSUD terus dipercepat, termasuk di wilayah Sumatera yang masuk kategori daerah terdampak dan rawan bencana. Pada tahun 2025, 10 RSUD telah diselesaikan pembangunannya, sementara 22 RSUD ditargetkan selesai pada tahun 2026, dan 20 RSUD lainnya masih dalam proses pembangunan, terutama di wilayah DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan).
“Dalam situasi pascabencana, keberlanjutan layanan kesehatan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Pemerintah dan Kemenkes RI menunjukkan kehadiran negara dengan memastikan rumah sakit dan puskesmas di wilayah terdampak segera kembali berfungsi,” ujar Ranny Fahd Arafiq dalam keterangannya, Selasa (20/1).
Selain pembangunan fisik, penanganan bencana juga diperkuat melalui pengiriman tenaga kesehatan dan relawan medis ke wilayah terdampak. Kemenkes RI mengoordinasikan pengerahan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan relawan kesehatan lintas wilayah untuk memastikan layanan darurat, rujukan medis, serta pendampingan kesehatan masyarakat tetap berjalan selama masa tanggap darurat dan pemulihan.
“Ranny menilai, langkah ini mencerminkan pendekatan komprehensif pemerintah yang tidak hanya fokus pada bangunan, tetapi juga pada penguatan layanan, sumber daya manusia kesehatan, dan sistem rujukan.” jelasnya.
“Kehadiran negara di lokasi bencana bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk memastikan masyarakat memiliki sistem kesehatan yang lebih kuat dan tangguh ke depan. Komisi IX DPR RI akan terus mengawal proses ini agar berjalan tepat waktu, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tegas Ranny.
