Jelang Imlek, Ramadhan, dan Idul Fitri, Ketua Komisi XII DPR RI Ingatkan PLN Antisipasi Listrik Padam di Bangka Belitung

  1. Beranda
  2. Berita
  3. KOMISI XII
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII di Pangkalpinang, (12/2). Foto: dpr.go.id

Jelang Imlek, Ramadhan, dan Idul Fitri, Ketua Komisi XII DPR RI Ingatkan PLN Antisipasi Listrik Padam di Bangka Belitung

Jakarta - Komisi XII DPR RI meminta PT PLN (Persero) untuk memberikan jaminan nyata atas keandalan pasokan listrik di Pulau Bangka dan Belitung selama periode hari besar keagamaan. Hal itu, mulai dari Imlek, Ramadan, hingga Idulfitri. Langkah mitigasi ekstra dituntut agar gangguan teknis pada infrastruktur kabel laut maupun pembangkit tidak lagi menjadi alasan terjadinya pemadaman di saat warga sedang menjalankan ibadah.

Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya menegaskan bahwa paparan teknis mengenai kesiapan personel harus dibuktikan dengan nihilnya pemadaman di lapangan. 

"Harapannya sederhana, listrik harus nyala terus. Kita tidak ingin mendengar ada gangguan pada interkoneksi kabel Sumatera-Bangka atau power plant lokal pada periode beban puncak tersebut. Keandalan ini adalah hak dasar masyarakat yang harus dijaga PLN," tegas Bambang kepada wartawan dalam usai pertemuan Komisi XII di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (12/2/26)

Menanggapi permintaan tersebut, pihak PLN UIW Babel dalam paparannya menyatakan telah membentuk 61 posko siaga dengan total 773 personel yang terdiri dari pegawai dan tenaga ahli. PLN juga menyiapkan infrastruktur pendukung berupa 21 unit genset, 8 unit UPS Mobile, serta 18 unit Gardu Bergerak untuk mengantisipasi kondisi darurat. Secara teknis, PLN melaporkan kondisi gangguan pada pembangkit, transmisi, dan distribusi saat ini berada pada posisi nihil.

Kendati demikian, Bambang mengingatkan agar PLN tetap waspada terhadap titik rawan di sistem Bangka maupun Belitung. Ia menekankan bahwa kesiapan peralatan darurat seperti genset dan trafo cadangan harus benar-benar dalam posisi standby dan dapat dimobilisasi cepat. 

"DPR akan terus memantau realisasi di lapangan. Jangan sampai dokumen kesiapan yang dipaparkan hari ini berbeda dengan kenyataan yang diterima masyarakat nanti," tutupnya.