Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui
Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui Apresiasi Langkah Menteri Bahlill Kaji WFA sebagai Strategi Efisiensi Energi Nasional
Jakarta, (17/3/26) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Alfons Manibui mengapresiasi langkah strategis dan antisipatif Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang tengah mengkaji kebijakan work from anywhere (WFA) sebagai bagian dari upaya efisiensi energi nasional di tengah dinamika geopolitik global dan tekanan harga minyak dunia yang telah menembus di atas USD 100 per barel.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penguatan pasokan energi, tetapi juga mulai memperkuat pengelolaan konsumsi energi secara lebih efisien dan terukur. “Kami mengapresiasi langkah strategis Menteri ESDM dalam mengkaji berbagai opsi efisiensi energi, termasuk wacana WFA, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global,” ujar Alfons.
Ia menilai, pendekatan ini merupakan bagian dari strategi yang komprehensif dalam menjaga stabilitas energi nasional, khususnya dalam mengantisipasi potensi peningkatan konsumsi BBM di tengah tekanan global. "Langkah ini penting sebagai bentuk mitigasi risiko sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah mulai memperkuat manajemen sisi permintaan energi, tidak hanya pada sisi pasokan,” lanjutnya.
Alfons juga mendorong agar kajian kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif sehingga implementasinya nantinya dapat berjalan optimal, adaptif, serta tetap menjaga produktivitas nasional.
Selain itu, ia menilai bahwa upaya efisiensi energi seperti ini dapat menjadi bagian dari transformasi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan, termasuk mendorong perubahan perilaku konsumsi energi masyarakat secara bertahap.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Papua Barat, Alfons menegaskan pentingnya setiap kebijakan nasional tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan pemerataan, khususnya bagi daerah yang masih membutuhkan penguatan akses dan infrastruktur energi. “Kami berharap kebijakan efisiensi energi tetap memperhatikan kondisi daerah, agar seluruh wilayah, termasuk Papua Barat, tetap mendapatkan perhatian dalam pembangunan sektor energi nasional,” pungkasnya.
