Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq
Ranny Fahd Arafiq Ingatkan Pentingnya Pengawasan Penempatan Pekerja Migran
Jakarta - Berangkat ke luar negeri untuk bekerja seharusnya membawa harapan, bukan risiko. Namun dalam praktiknya, masih ada pekerja migran yang menghadapi masalah sejak awal penempatan—mulai dari informasi yang tidak jelas, proses yang tidak transparan, hingga perlindungan yang belum optimal.
Situasi ini membuat pengawasan terhadap penempatan pekerja migran menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, mengingatkan pentingnya memastikan seluruh proses penempatan berjalan sesuai aturan dan benar-benar melindungi pekerja sejak dari dalam negeri.
“Banyak persoalan justru muncul dari awal proses. Kalau dari awal sudah tidak jelas, risikonya akan terbawa sampai ke tempat kerja,” ujarnya.
Di lapangan, masih ditemukan praktik penempatan yang tidak sepenuhnya transparan, mulai dari ketidaksesuaian kontrak kerja, biaya penempatan yang tidak jelas, hingga kurangnya pemahaman pekerja terhadap hak dan kewajibannya.
Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak cukup hanya dilakukan setelah pekerja berada di luar negeri, tetapi harus dimulai sejak proses rekrutmen, pelatihan, hingga keberangkatan.
“Pengawasan itu harus menyeluruh. Dari sebelum berangkat sampai mereka bekerja di luar negeri,” lanjutnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga agar proses penempatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan sistem yang terintegrasi, potensi pelanggaran bisa diminimalisir dan perlindungan terhadap pekerja bisa lebih terjamin.
Di satu sisi, kebutuhan akan tenaga kerja di luar negeri tetap menjadi peluang ekonomi. Namun di sisi lain, perlindungan terhadap pekerja harus tetap menjadi prioritas agar tidak ada yang dirugikan dalam prosesnya.
Bagi Ranny Fahd Arafiq, bekerja di luar negeri harus tetap memberikan rasa aman, bukan justru membuka risiko baru.
Kalau sejak awal prosesnya tidak terjaga, maka dampaknya akan dirasakan oleh pekerja di kemudian hari.
