Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati Pimpin Upacara Hardiknas 2026 di Mataram: Harapan Baru Bagi Dunia Pendidikan

  1. Beranda
  2. Berita
  3. Nasional
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati saat memimpin Hardiknas 2026 di Mataram (2/5).

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati Pimpin Upacara Hardiknas 2026 di Mataram: Harapan Baru Bagi Dunia Pendidikan

Jakarta – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), berlangsung dengan nuansa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Upacara yang digelar setahun sekali tersebut dipusatkan di Lapangan Islamic Center (IC) Hubbul Wathan, Mataram, dan dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Ir. Hj. Sari Yaulianti dari Fraksi Golkar, pada Sabtu (2/5).

Kehadiran wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 2 ini membawa harapan baru bagi dunia pendidikan, terutama bagi para guru swasta yang hingga kini masih memperjuangkan status sebagai PPPK.

Dalam amanatnya, Ir. Hj. Sari Yuliati menegaskan bahwa tema Hardiknas tahun ini adalah “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”. “Tema ini sangat mendalam. Pendidikan bukan hanya tugas pemerintah. Butuh keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa, guru, siswa, orang tua, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan industri,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa konsep partisipasi semesta atau *whole-of-society approach* diyakini menjadi kunci dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Sementara itu, frasa pendidikan bermutu untuk semua menekankan pentingnya pemerataan akses tanpa adanya diskriminasi, baik dari sisi geografis, sosial, maupun ekonomi.

Menurutnya, momentum Hardiknas harus menjadi bahan refleksi bersama. Keberhasilan pendidikan hanya dapat diraih apabila seluruh pihak menjalankan peran masing-masing secara nyata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Ia juga menegaskan bahwa peringatan Hardiknas sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, yakni penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), termasuk di bidang sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Sebagai wakil masyarakat NTB di DPR RI, ia menyatakan komitmennya untuk terus menekan angka putus sekolah di daerah tersebut. “Alhamdulillajlh tahun lalu kami perjuangkan kurang lebih 10.000 beasiswa PIP dari Kemendikdasmen, 1.500 beasiswa PIP dari Kemenag, 81 beasiswa KIP dari Kemendikti dan 90 beasiswa KIP dari Kemenag untuk anak-anak Lombok. Tidak boleh ada lagi anak yang tidak sekolah karena ekonomi,” tegasnya yang juga menjabat sebagai Bendahara DPP Partai Golkar.

Perhatian tidak hanya tertuju pada siswa, tetapi juga pada kesejahteraan guru. Saat ini, pihaknya tengah memperjuangkan agar guru swasta di madrasah dapat masuk dalam skema PPPK.

“Kami terus perjuangkan peningkatan kesejahteraan serta pengakuan negara terhadap Bapak/Ibu guru, termasuk guru madrasah, khususnya yang belum memiliki kepastian status. Agar nilai Ki Hajar Dewantara. Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani benar-benar terwujud, paling tidak guru swasta juga bisa dimasukkan dalam PPPK, seperti guru guru di sekolah negeri,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kepala Kanwil Kemenag NTB atas dedikasinya dalam mendorong pelaksanaan program-program pemerintah.

“Kepada seluruh insan pendidikan, kami sampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan. Semoga setiap langkah dan ikhtiar kita senantiasa mendapat ridha Allah SWT,
Kepala Kanwil Kemenag NTB, Bapak Zamroni Aziz beserta jajaran, para Tuan Guru, Kyai, alim ulama, kepala madrasah, guru, hingga siswa yang hadir, semoga semarak Hardiknas 2026 di NTB, jadi amal ibadah kita semua,” ujarnya.

Ia menutup dengan harapan agar semangat Hardiknas 2026 yang dipusatkan di Islamic Center Hubbul Wathan dapat terus menggelorakan dedikasi dalam dunia pendidikan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan guru demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.