Anggota Komisi IV DPR RI, Robert J. Kardinal

Robert J. Kardinal: Program KNMP Dorong Papua Jadi Lumbung Tuna Terbesar di Indonesia Timur

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Robert J. Kardinal menyatakan optimisme terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dinilai mampu menghidupkan kembali kejayaan sektor perikanan tangkap di Tanah Papua. Ia bahkan meyakini Papua berpotensi menjadi pusat produksi tuna terbesar di kawasan timur Indonesia apabila program tersebut dijalankan secara maksimal.

Menurut Robert, Papua memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar, khususnya di tiga kawasan strategis yang hingga kini belum tersentuh pembangunan KNMP. Ketiga wilayah tersebut meliputi Distrik Kepulauan Ayau di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya; Kepulauan Auri di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat; serta perairan Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua.

“Ketiga kawasan tersebut memiliki nilai strategis ganda sebagai sentra produksi sekaligus kawasan pertahanan terluar negara berbasis masyarakat nelayan,” jelasnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Minggu (17/5/25).

Politikus Partai Golkar itu juga memberikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono atas implementasi program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah berjalan di sejumlah daerah perbatasan, mulai dari Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara hingga Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Meski demikian, legislator dari daerah pemilihan Papua itu menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya ikan terbesar di Papua.

“Tiga titik di Papua ini harus menjadi prioritas Kampung Nelayan Merah Putih karena potensi ikannya sangat besar dan bisa menjadi motor kebangkitan industri perikanan di kawasan timur Indonesia,” tambahnya.

Robert menjelaskan, ketiga kawasan tersebut dikenal sebagai sentra tuna sirip kuning atau yellowfin tuna yang belum dikelola secara optimal. Selain itu, wilayah-wilayah tersebut merupakan gugusan pulau terluar di utara Papua yang secara geografis lebih dekat dengan negara tetangga dibanding pusat pemerintahan di Papua.

“Kenapa penting mendirikan Kampung Nelayan Merah Putih di tiga kabupaten itu karena lokasi-lokasi tersebut merupakan pulau-pulau terluar di Tanah Papua bagian utara. Misalnya Pulau Mapia itu ke Palau cuma sekitar 68 mil, sementara ke Biak lebih jauh mencapai 180 mil. Jadi mestinya kampung nelayan merah putih dibuat di situ supaya Merah Putih berkibar di situ,” tegasnya.

Ia menambahkan, kawasan tersebut memiliki kekayaan laut yang melimpah, mulai dari tuna, cakalang, kerapu, rumput laut hingga teripang. Sebagian besar masyarakat setempat juga menggantungkan mata pencaharian dari sektor kelautan dan perikanan.

Karena itu, pembangunan KNMP di wilayah tersebut dinilai tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi dan hilirisasi perikanan, tetapi juga memperkuat pertahanan negara di kawasan terluar berbasis masyarakat nelayan.

Robert turut menyoroti Kepulauan Mapia atau Pulau Beras di Kabupaten Supiori yang disebut sebagai salah satu sentra penghasil tuna terbesar di Papua. Ia mengingatkan kawasan tersebut pernah mengalami masa kejayaan industri perikanan saat perusahaan pengalengan ikan PT Biak Mina Jaya milik Jayanti Group beroperasi pada periode 1999 hingga 2003.

Pada masa itu, perusahaan mampu menyerap ribuan tenaga kerja asli Papua dan menjadikan Biak Numfor sebagai salah satu pusat industri perikanan terbesar di Indonesia timur. Dengan dukungan ribuan rumpon di perairan Papua, perusahaan tersebut menjadi pelopor industri perikanan tangkap dan pengalengan ikan di wilayah tersebut.

Robert juga mengungkap sejarah kejayaan industri perikanan Papua melalui keberadaan PT Usaha Mina di Sorong yang pada masanya mampu mengekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang.

“Dulu di Sorong ada Usaha Mina. Itu perusahaan negara yang ekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang. Setelah berubah menjadi Perikanan Nusantara lalu merger ke Perindo di bawah holding ID Food, akhirnya berhenti beroperasi. Padahal dermaganya siap, lokasinya sangat strategis dan potensinya besar,” katanya.

Ia menjelaskan, pada masa lalu PT Usaha Mina memiliki cabang di berbagai sentra perikanan nasional seperti Sorong, Bacan, Ternate, Fakfak, Ambon, Gorontalo, Luwuk hingga Makassar. Menurutnya, jejak pembangunan industri perikanan tersebut perlu dihidupkan kembali melalui sinergi antara KKP dan Kementerian BUMN.

Robert menilai kampung nelayan yang dibangun pemerintah nantinya dapat terhubung dengan fasilitas-fasilitas eks Usaha Mina sebagai pusat pengumpulan dan ekspor hasil tangkapan nelayan Papua.

Selain itu, ia juga menyinggung keberadaan PT West Irian Fisheries (WIF), perusahaan perikanan asal Jepang yang pernah menjadi penggerak utama ekonomi di Sorong sejak 1970-an. Pada masa kejayaannya, perusahaan tersebut mengekspor tuna dan udang serta menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Namun operasional perusahaan berhenti setelah diberlakukannya kebijakan pembatasan kapal asing.

“Papua pernah punya industri perikanan besar lewat Jayanti, Usaha Mina, dan WIF. Itu bukti bahwa kalau dikelola serius, Papua bisa menjadi kekuatan besar industri perikanan nasional. Kampung Nelayan Merah Putih harus menjadi titik awal menghidupkan kembali kejayaan itu,” tegas Robert.

Saat ini, lanjutnya, industri pengolahan ikan berskala besar di Papua praktis hanya menyisakan PT Citra Raja Ampat Canning di Sorong, Papua Barat Daya. Kondisi tersebut dinilai berbanding terbalik dengan besarnya potensi sumber daya ikan yang dimiliki Papua.

Robert juga menyoroti lemahnya pengawasan di wilayah perairan terluar Papua yang dinilai rawan praktik illegal fishing. Ia bahkan mengungkap adanya kapal-kapal tanpa izin yang terdampar di Distrik Kepulauan Ayau, Raja Ampat, sebagai bukti maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal.

Menurutnya, keterbatasan armada patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan membuat pengawasan di kawasan perbatasan Papua belum berjalan optimal. Oleh sebab itu, ia mendorong penempatan basis kapal pengawasan permanen di pulau-pulau terluar Papua yang terintegrasi dengan program KNMP.

“Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya soal peningkatan ekonomi nelayan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan sumber daya kelautan. Masyarakat bisa ikut mengawal wilayahnya dari pencurian ikan, bersinergi dengan aparat pengawas KKP,” katanya.

Robert optimistis apabila pemerintah serius membangun KNMP di Raja Ampat, Teluk Wondama, serta Biak Numfor-Supiori, maka Papua dapat kembali menjadi pusat industri tuna nasional seperti pada masa kejayaan industri perikanan era Jayanti, Usaha Mina, dan WIF.

Optimisme tersebut sejalan dengan target Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berencana membangun lebih dari 1.000 KNMP pada 2026. Program tersebut dirancang sebagai ekosistem perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir guna memperkuat hilirisasi sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun hingga kini, dari 65 lokasi KNMP yang telah dibangun di berbagai daerah Indonesia, belum ada satu pun yang berada di Papua.

Robert berharap pemerintah segera memberikan perhatian lebih terhadap wilayah tersebut. “Papua punya laut yang kaya, punya sejarah industri perikanan, dan punya posisi strategis di Pasifik. Kalau tiga titik ini dibangun Kampung Nelayan Merah Putih, saya yakin Papua bisa kembali menjadi lumbung tuna terbesar di kawasan timur Indonesia,” pungkasnya.