Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya
Ketua Komisi XII : “Indonesia Sudah Siap Membangun dan Mengelola PLTN”
Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan bahwa pemerintah perlu mempersiapkan kelembagaan pelaksana program nuklir sebagai upaya merealisasikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
"Indonesia sedang membangun energi dalam sektor energi baru dan terbarukan (EBT) dan nuklir merupakan salah satu pilihan yang termasuk dalam EBT," kata Bambang dalam keterangan di Jakarta, rabu, (12/3/25).
Menurutnya, kelembagaan yang dibutuhkan adalah seperti instrumen Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir. Lembaga itu juga perlu mitra yang mampu memberikan pertimbangan dan masukan dalam pemilihan teknologi nuklir seperti Technical Support Organization (TSO).
"Kementerian ESDM sebenarnya sudah merancang draft dari NEPIO ini," ucapnya.
Bambang juga turut mengapresiasi proposal pembangunan PLTN di Indonesia yang sudah diajukan oleh tiga negara, yakni Amerika Serikat (AS), Rusia, dan China. Proposal tersebut masih dalam tahap kajian oleh pemerintah.
Selanjutnya, pemerintah juga perlu mensosialisasikan dengan baik program PLTN sehingga masyarakat teredukasi dan percaya mengenai keamanan nuklir itu.
"Meyakinkan keamanan nuklir saat ini, sama seperti ketika kita meyakinkan keamanan naik pesawat 50 tahun yang lalu. Seiring berjalan waktu dengan pengembangan teknologi dan standar keamanan, masyarakat bisa merasa aman terhadap nuklir seperti ketika naik pesawat saat ini," jelasnya
Kata bambang, Indonesia sudah relatif maju dalam regulasi dengan adanya UU tentang ketenaganukliran sejak 1997. Dalam UU itu disebutkan bahwa Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) sebagai lembaga yang menjalankan dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) sebagai pengawas.
Namun, terdapat kendala di Batan setelah peleburan organisasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Soal keahlian, Indonesia pada dasarnya siap, kemampuan perekayasa Indonesia untuk membangun dan mengelola reaktor nuklir tidak diragukan, meski kita harus terus mengembangkan Sumber Daya Manusia di bidang kenukliran," ujarnya.
Namun, Menurutnya, pemerintah membutuhkan kepercayaan publik sehingga langkah sosialisasi program nuklir teramat penting.
Kementerian ESDM, menurutnya, sudah melakukan survei dibeberapa lokasi, khususnya yang merupakan peninggalan dari proyek yang dikerjakan Batan. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan peran PLTN dalam sistem kelistrikan.
"Biaya investasi yang mahal dan karakternya yang base-load (dapat menghasilkan listrik secara terus menerus tanpa bergantung cuaca) secara keekonomian akan lebih feasible pada demand yang tinggi," pungkasnya.
