Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Zigo Rolanda
Zigo Rolanda: Konsolidasi Desa Belum Progresif, Kemendes Harus Lebih Serius Wujudkan Visi Presiden
Jakarta, 11 Juli 2025 - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti lemahnya kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia dari desa. Ia menilai, pilar-pilar ekonomi nasional seharusnya tumbuh kuat dari desa, namun hal itu belum didukung oleh langkah-langkah progresif dari kementerian terkait.
Hal ini disampaikan Zigo dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDTT pada Senin, 7 Juli 2025, yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) tahun anggaran 2026.
“Saya melihat sampai saat ini Kementerian Desa belum cukup agresif dalam melakukan konsolidasi hingga ke tingkat bawah. Banyak persoalan hukum yang menjerat kepala desa dan aparat desa, baik karena maladministrasi maupun penyelewengan. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelolaan dana desa belum dijalankan secara maksimal,” kata Zigo dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 11 Juli 2025.
Politisi Partai Golkar asal Sumatera Barat ini meminta Kemendes lebih serius turun ke lapangan untuk membenahi tata kelola desa, apalagi dalam konteks pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan pemerintah.
“Pembentukan koperasi desa di seluruh pelosok Nusantara akan menjadi beban jika SDM desa tidak disiapkan dengan matang,” lanjutnya.
Zigo juga mempertanyakan efektivitas usulan tambahan anggaran sebesar Rp700 miliar dalam RAPBN 2026 yang diajukan Kemendes, yang dialokasikan untuk gaji pendamping desa.
“Saya tidak mempermasalahkan jika anggaran tersebut untuk gaji. Namun, yang patut dipertanyakan adalah kinerja para pendamping desa. Banyak temuan di lapangan yang menunjukkan kontribusi mereka minim, bahkan intensitas kunjungan mereka ke desa sangat rendah karena tidak tinggal di desa yang mereka dampingi,” jelasnya.
Selain itu, Zigo menyoroti program Kemendes yang mengirim 25 kepala desa ke Tiongkok untuk studi banding. Ia menilai, belajar dari negara lain sah-sah saja, namun harus diimbangi dengan penguatan ideologi kebangsaan dan moralitas aparatur desa.
“Masih banyak kasus penyelewengan dana desa yang terjadi karena rendahnya rasa tanggung jawab dan nasionalisme. Bahkan, ada perangkat desa yang menggunakan dana desa untuk berjudi online. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Zigo mendorong Kemendes untuk lebih melibatkan Komisi V dalam kunjungan ke daerah-daerah.
“Kemendes jangan hanya datang ke DPR saat membutuhkan anggaran. Kami juga ingin diajak turun ke lapangan agar bisa melihat langsung kondisi dan persoalan yang dihadapi desa, termasuk persoalan gaji dan kinerja pendamping desa,” tutupnya.
