Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, dalam RDPU Panja Ruang Digital Komisi I DPR RI bersama pakar dan akademisi di Nusantara II, Senayan, (25/5). Foto: dpr.go.id
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Nilai Roadmap AI Belum Jawab Tantangan Kedaulatan Digital
Jakarta — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai roadmap kecerdasan artifisial (AI) nasional yang disusun pemerintah masih belum mampu menjawab tantangan strategis Indonesia di era transformasi digital global. Ia menekankan perlunya penguatan substansi roadmap agar Indonesia tidak terus bergantung pada teknologi AI dan infrastruktur digital asing.
Dalam pandangannya, sejumlah elemen penting dalam roadmap tersebut masih membutuhkan penjelasan yang lebih konkret, terutama terkait skema pendanaan, tata kelola, hingga arah pembangunan teknologi nasional. Menurut Dave, hal itu perlu menjadi perhatian serius sebelum implementasi roadmap dilakukan secara lebih luas.
“Kalau saya lihat, roadmap yang dibuat pemerintah ini masih terlalu normatif. Belum jelas juga soal pendanaannya,” ujar Dave dalam RDPU Panja Ruang Digital Komisi I DPR RI bersama pakar dan akademisi di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/26).
Ia juga menilai isu kedaulatan digital belum mendapat porsi yang memadai dalam rancangan roadmap AI nasional. Hingga kini, pemerintah dinilai belum memberikan gambaran konkret mengenai strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap teknologi AI asing.
Dave menegaskan bahwa penguatan kapasitas teknologi nasional merupakan langkah penting agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar atau pengguna teknologi global, tetapi juga mampu menjadi pengembang teknologi secara mandiri. Selain itu, ia menilai sistem tata kelola AI yang dirancang saat ini masih belum memiliki mekanisme koordinasi yang efektif.
“Bapak menyatakan gugus tugas itu terlalu advisory. Mengkoordinasikan sekian banyak kementerian oleh satu menteri saja rasanya dari awal sudah sulit terlaksana,” tegas legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Tak hanya itu, Dave juga menyoroti aspek keamanan AI (AI safety) yang dinilainya belum dijadikan fondasi utama dalam roadmap nasional. Padahal, percepatan perkembangan teknologi AI membutuhkan sistem mitigasi risiko dan pengawasan yang kuat sejak tahap awal pengembangan.
Karena itu, ia mempertanyakan sejauh mana roadmap AI nasional dapat benar-benar mendorong Indonesia menjadi kekuatan baru di bidang AI global, bukan hanya sebagai pengguna teknologi semata.
“Kira-kira pertanyaan saya, apakah roadmap ini cukup kuat untuk membuat Indonesia menjadi pemain AI? Atau hanya menjadikan Indonesia sebagai pengguna AI global yang tertib?” pungkasnya.
