Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, (25/6). Foto : dpr.go.id
Atalia Praratya: Sensus Ekonomi 2026 Kunci Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial
Jakarta, 25 Juni 2026 – Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menekankan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis untuk memperbarui data masyarakat dan memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan lebih tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Atalia saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, yang membahas berbagai aspek penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan di wilayah Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan itu, Atalia mengungkapkan bahwa berbagai aspirasi yang diterimanya selama kunjungan kerja di sejumlah daerah menunjukkan masih adanya warga yang layak memperoleh bantuan sosial, namun belum tercatat dalam basis data penerima manfaat. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi masyarakat akibat kehilangan pekerjaan atau penurunan penghasilan juga menjadi tantangan yang perlu segera direspons melalui pembaruan data yang lebih akurat.
"Kami menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang merasa belum mendapatkan bantuan sosial secara tepat sasaran. Ada yang kondisi ekonominya menurun, kehilangan pekerjaan, tetapi belum masuk dalam kategori penerima bantuan. Ini menjadi perhatian serius yang harus segera diperbaiki," ujarnya kepada wartawan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (25/6/26).
Politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I tersebut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan keterangan yang benar dan sesuai kondisi riil saat proses pendataan berlangsung. Menurutnya, kualitas data yang baik menjadi kunci bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta menentukan penerima program bantuan sosial secara lebih adil dan efektif.
"Sensus ini bukan untuk mempersulit masyarakat. Justru ini upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya agar bantuan sosial bisa diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya," tegasnya.
Atalia juga menilai bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai urgensi sensus ekonomi masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat dan tujuan pendataan tersebut.
Selain membahas persoalan bantuan sosial, Atalia turut menyoroti kesiapan logistik kebencanaan. Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, ia menemukan bahwa sejumlah fasilitas penyimpanan logistik memiliki kapasitas yang memadai, namun belum diimbangi dengan ketersediaan stok yang cukup untuk menghadapi situasi darurat.
"Kami melihat secara langsung bahwa kebutuhan buffer stock logistik masih perlu diperkuat. Indonesia adalah negara yang rawan bencana dan kondisi darurat bisa terjadi kapan saja. Karena itu kesiapan logistik harus menjadi prioritas," katanya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan sosial dan penanggulangan bencana, Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal upaya peningkatan anggaran di sektor tersebut agar pemerintah memiliki kemampuan yang memadai dalam melayani masyarakat, baik pada situasi normal maupun saat terjadi bencana.
"Masalah sosial terus berkembang dan bencana tidak bisa diprediksi. Karena itu kami akan terus memperjuangkan peningkatan anggaran Kementerian Sosial agar program perlindungan sosial semakin kuat dan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat serta tepat," pungkas Atalia.
