Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian ESDM, (3/8). Foto: ANTARA
Menteri ESDM Siapkan Skema Pembiayaan Mandatori Bioetanol untuk Tekan Disparitas Harga BBM
Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan untuk mendukung penerapan mandatori bioetanol. Kebijakan tersebut disiapkan salah satunya untuk mengatasi perbedaan harga antara bensin yang telah dicampur bioetanol dan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak menggunakan campuran etanol.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah sedang merancang formulasi pembiayaan yang dapat menjaga kepentingan industri, petani, sekaligus negara.
“Kami akan membuat satu formulasi yang baik untuk kepentingan industri, petani dan negara,” kata Menteri Bahlil ketika ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (3/8/26).
Ia menyebut terdapat tiga komoditas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bioetanol, yakni jagung, singkong, dan tebu. Pemerintah, menurut dia, akan menetapkan harga tertentu terhadap bahan baku tersebut agar produksi bioetanol tetap memberikan manfaat ekonomi bagi para petani.
Menteri Bahlil menjelaskan, persoalan disparitas harga berpotensi muncul ketika harga minyak dunia berada di bawah harga bioetanol. Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu memiliki mekanisme untuk menutup selisih harga agar penerapan kebijakan mandatori tetap dapat berjalan.
Karena itu, pemerintah kini tengah menyusun formula pembiayaan yang dinilai paling tepat untuk mengatasi perbedaan harga tersebut.
“Perlakuannya mungkin seperti BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), tetapi sampai dengan sekarang kita lagi mengatur formulasinya,” ujar Bahlil.
Penerapan mandatori bioetanol akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan bahan bakar dengan campuran etanol 10 persen atau E10 mulai diterapkan pada 2027 sebelum kemudian ditingkatkan menuju E20.
Bahlil mengatakan pembahasan mengenai kebijakan mandatori etanol telah dilakukan pemerintah sejak 2025. Saat ini, proses kajian disebut telah mendekati tahap akhir dan akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan peta jalan penerapan E20.
Penerapan E20 sendiri ditargetkan berlangsung secara bertahap hingga periode 2028–2029.
Menurut Bahlil, pencampuran etanol ke dalam bensin merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM, terutama produk bensin.
Sorgum Dinilai Berpotensi Jadi Alternatif
Di sisi lain, pakar energi dari Universitas Indonesia (UI) Ali Ahmudi Achyak menilai sorgum memiliki peluang menjadi bahan baku bioetanol yang kompetitif.
Menurut Ali, bioetanol yang berasal dari sorgum berpotensi memiliki harga lebih bersaing dibandingkan produk yang menggunakan tebu maupun jagung sebagai bahan baku.
Ia menjelaskan, salah satu keunggulan sorgum adalah pemanfaatannya sebagai bahan baku bioetanol tidak harus berhadapan langsung dengan kebutuhan pangan. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan keuntungan tersendiri dalam pengembangan bioetanol berbasis sorgum.
Meski demikian, Ali mengakui harga bioetanol yang diproduksi dari sorgum masih berpotensi berada di atas harga BBM yang berasal dari sumber energi fosil.
Untuk mengurangi kesenjangan harga tersebut, ia mendorong adanya dukungan pemerintah melalui berbagai skema insentif. Bentuk dukungan yang dapat diberikan antara lain subsidi bibit, subsidi pupuk, serta penguatan penelitian dan pengembangan sorgum sebagai bahan baku bioetanol.
Dengan dukungan tersebut, pengembangan sorgum sebagai sumber bahan bakar nabati diharapkan dapat semakin ekonomis sekaligus membantu memperkuat upaya diversifikasi energi nasional.
