Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid saat memimpin pertemuan dengan BUMN Energi di Provinsi Sulut, (11/8). Foto: dpr.go.id
Solar Subsidi Diserbu Truk Industri, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Desak Pertamina Tindakan Tegas
Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyoroti antrean panjang kendaraan, terutama truk, yang terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Ia menegaskan kondisi tersebut bukan disebabkan oleh terbatasnya pasokan bahan bakar minyak (BBM), melainkan adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak yang semestinya menggunakan BBM nonsubsidi.
Temuan tersebut mengemuka dalam pertemuan Komisi VI DPR RI dengan sejumlah BUMN energi, termasuk Pertamina Patra Niaga, yang membahas persoalan distribusi BBM bersubsidi di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (11/8/26).
“kita mendapatkan berbagai temuan, untuk itu kita menggunakan klarifikasi, kemudian melakukan diskusi bagaimana menjajah keluar, antara lain, itu di hampir di seluruh daerah itu terjadi antrean daripada truk-truk yang akan membeli daripada BBM di POM Bensin di SPBU,” terang Nurdin seusai memimpin pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke Sulawesi Utara.
Menurut Nurdin, persoalan antrean tersebut perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa Pertamina tidak mampu memastikan ketersediaan energi. Berdasarkan hasil klarifikasi di lapangan, stok BBM disebut dalam kondisi aman.
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang memicu antrean adalah perbedaan harga yang cukup besar antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Kondisi itu kemudian mendorong kendaraan yang digunakan untuk kepentingan industri ikut membeli BBM bersubsidi, termasuk Solar.
“Memang harus melakukan tindakan tegas bagi Pertamina maupun aparat penegak hukum agar supaya antrian BBM itu tidak mencerminkan bahwa Pertamina tidak siap dalam mendistribusikan minyak. Karena ternyata tidak terjadi kelangkaan, yang terjadi adalah adanya pembeli BBM atau truk-truk itu yang harusnya untuk industri, bukan untuk sembilan bahan pokok, bukan untuk angkutan umum, tapi kemudian membeli kepada BBM yang bersubsidi,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Sementara itu, Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi PT Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo mengatakan pengawasan terhadap aktivitas pengisian BBM terus diperketat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah berbagai praktik penyalahgunaan, termasuk pembelian BBM secara berulang atau pelangsiran.
Hari mengatakan petugas di lapangan juga menemukan sejumlah indikasi kendaraan yang telah dimodifikasi dengan menambahkan tangki rakitan maupun kompartemen tertentu. Modifikasi tersebut diduga bertujuan menampung BBM bersubsidi dalam jumlah besar untuk kemudian disalurkan kembali kepada sektor industri.
“Di beberapa tempat yang diketahui sendiri oleh Kepala BPH itu seringkali mobil dimodifikasi untuk membeli betul ibu. Jadi ada truk yang ditambahin semacam kompartemen-kompartemen tambahan dan indikasinya adalah untuk berpindah ke industri,” jelas Hari.
Untuk mengurangi dampak antrean terhadap pengguna jalan, Pertamina Patra Niaga menyatakan akan memperkuat pengaturan di kawasan SPBU. Petugas akan disiagakan untuk mengatur pergerakan kendaraan dan memastikan antrean kendaraan berukuran besar tidak mengganggu kelancaran serta kenyamanan pengguna jalan lainnya.
