Wujudkan Hilirisasi Sawit untuk Rakyat, Komisi VII Dukung Kerjasama PTPN IV PalmCo dan Koperasi Gerak Nusantara

  1. Beranda
  2. Berita
  3. KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga saat menghadiri PKS antara PalmCo dengan Koperasi Gerak Nusantara, Serdang Bedagai (10/4)

Wujudkan Hilirisasi Sawit untuk Rakyat, Komisi VII Dukung Kerjasama PTPN IV PalmCo dan Koperasi Gerak Nusantara

Jakarta – Tim Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Sumatera Utara. Salah satu tujuan kunjungan kerja tersebut adalah menyaksikan penandatangan kerja sama (PKS) antara PalmCo dan Koperasi Gerak Nusantara dalam rangka hilirisasi sawit untuk rakyat.

Adapun hilirisasi tersebut diupayakan melalui pemanfaatan batang sawit tua dalam program replanting sebagai bahan baku industri nira gula sawit untuk rakyat. 

“Ini adalah langkah inovatif yang tidak hanya memberikan nilai tambah bagi batang sawit tua, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga sebelum menyaksikan PKS tersebut di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Adolina, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut, Kamis (10/4/25).

Lamhot menilai sebagai salah satu komoditas strategis, kelapa sawit memiliki peran besar dalam perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. 

Disamping itu, dalam konteks perang dagang global yang semakin kompleks, termasuk kenaikan tarif sebesar 32 persen oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap produk turunan sawit, industri padat karya seperti kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan besar akibat hambatan non-tarif dan kampanye negatif di pasar internasional, terutama dari negara-negara yang menerapkan standar ganda terhadap produk sawit.

“Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan industri, tetapi juga menyangkut nasib jutaan tenaga kerja yang bergantung pada sektor ini. Dalam situasi seperti ini, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan langkah-langkah reprisokal, yaitu kebijakan yang adil dan sepadan terhadap negara pembuat kebijakan tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di forum perdagangan internasional,” jelas Lamhot.

Dalam hal ini, Komisi VII mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan inisiatif PKS ini. Komisi VII pun berharap kerja sama ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan potensi kelapa sawit secara maksimal dan berkelanjutan.