Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq
Ranny Fahd Arafiq Minta Kemenkes Perkuat Mitigasi Kesehatan: 3 Juta Warga Terpapar Asap
JAKARTA, 24 Agustus 2026 — Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat mulai menunjukkan peningkatan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terpapar langsung asap karhutla. Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, yang meminta pemerintah memperkuat penanganan kesehatan di wilayah terdampak.
Berdasarkan data Kemenkes per 21 Agustus 2026, tujuh provinsi yang terdampak meliputi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Enam provinsi di antaranya juga telah menetapkan status siaga darurat bencana.
Ranny menilai paparan asap dalam skala besar harus diikuti dengan kesiapan layanan kesehatan, terutama di daerah yang mengalami peningkatan gangguan pernapasan. Ia meminta Kemenkes memastikan puskesmas dan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak memiliki tenaga medis, obat-obatan, serta dukungan pelayanan yang cukup untuk menangani masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat asap.
“Kalau sudah jutaan warga terpapar asap, persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana memadamkan api, tetapi bagaimana memastikan masyarakat yang terdampak tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemenkes harus memastikan fasilitas kesehatan di daerah siap menghadapi peningkatan keluhan pernapasan,” ujar Ranny.
Data Kemenkes menunjukkan peningkatan kasus ISPA cukup signifikan di sejumlah daerah. Di Kalimantan Tengah, misalnya, kasus ISPA meningkat dari 402 kasus menjadi 716 kasus dalam satu pekan, atau naik 78,1 persen. Sementara di Kalimantan Barat, tercatat lebih dari 151 ribu kasus ISPA sejak Januari 2026, dengan lonjakan antara lain dilaporkan di Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah. Selain ISPA, masyarakat terdampak juga mengalami keluhan asma dan iritasi akibat paparan asap.
“Angka kenaikan ISPA di Kalimantan Tengah harus menjadi perhatian serius. Kita tidak boleh menunggu masyarakat datang dalam kondisi sudah berat. Deteksi dan penanganan sejak gejala awal harus diperkuat, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki penyakit pernapasan,” kata Ranny.
Ia mengapresiasi langkah Kemenkes yang telah memobilisasi 314 tenaga kesehatan, terdiri atas dokter, perawat, bidan, dan epidemiolog, dengan konsentrasi utama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Menurut Ranny, dukungan tersebut perlu terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Di sisi lain, kondisi cuaca turut meningkatkan risiko karhutla. BMKG mencatat 76,5 persen wilayah Indonesia atau 535 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau. BMKG juga menyebut kondisi tersebut berlangsung bersamaan dengan El Niño berintensitas sangat kuat dan fase IOD positif.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan mencatat 750 hotspot berkepercayaan tinggi secara kumulatif di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan selama 17–19 Agustus 2026. Pada 19 Agustus saja terdapat 518 hotspot di tiga provinsi tersebut. Pemerintah menegaskan angka hotspot merupakan indikator deteksi panas dan tidak dapat secara langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran.
Ranny meminta penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga menempatkan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai bagian penting dari respons bencana. Menurutnya, koordinasi antara Kemenkes, pemerintah daerah, BNPB, dan instansi terkait harus berjalan secara terpadu agar kebutuhan kesehatan dapat segera dipetakan dan dipenuhi.
“Kita harus melihat asap karhutla sebagai persoalan kesehatan masyarakat juga. Ketika kualitas udara memburuk dan jumlah warga yang terpapar terus bertambah, layanan kesehatan harus sudah berada di depan. Jangan sampai masyarakat yang terdampak justru kesulitan mendapatkan pertolongan ketika membutuhkan,” tegasnya.
Ranny berharap pemerintah terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai langkah perlindungan diri selama kualitas udara memburuk, sekaligus memastikan akses layanan kesehatan tetap tersedia di wilayah yang terdampak asap.
“Yang kita kejar bukan hanya memadamkan apinya, tetapi memastikan masyarakat tetap sehat dan terlindungi selama proses penanganan berlangsung. Keselamatan warga harus menjadi ukuran utama dari setiap langkah mitigasi karhutla,” pungkas Ranny.
