Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Perpustakaan Provinsi Jawa Timur,(20/8). Foto : dpr.go.id
Purnamasidi Dorong Literasi Masuk Mandatory Spending Pendidikan 20 Persen
Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi mendorong agar literasi ditempatkan sebagai bagian integral dari fungsi pendidikan. Dengan demikian, program penguatan literasi diharapkan dapat memperoleh dukungan pembiayaan melalui mekanisme mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen.
Menurut Purnamasidi, langkah tersebut penting untuk memperkuat gerakan literasi secara lebih luas, termasuk berbagai aktivitas yang selama ini dikembangkan oleh komunitas-komunitas pegiat literasi di tengah masyarakat.
“Ke depan, agar ini bisa maksimal dalam hal penganggarannya, tentu kita akan tafsirkan bahwa literasi adalah salah satu bagian dari fungsi pendidikan. Karena itu, dia punya mandat untuk dipenuhi melalui mekanisme mandatory spending 20 persen sebagaimana mandat Undang-Undang Nasional,” ujar Purnamasidi kepada Parlementaria usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (20/8/26).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, selama ini literasi masih sering dipandang terpisah dari sistem pendidikan. Kondisi tersebut, menurutnya, turut menyebabkan dukungan anggaran bagi pengembangan literasi belum berjalan secara maksimal.
“Selama ini kan masih dipisah. Literasi ini masih dipisah dalam konsep pendidikan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penguatan budaya literasi tidak hanya dapat dilakukan melalui institusi pendidikan formal. Komunitas-komunitas yang aktif mengembangkan gerakan literasi di tengah masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian melalui dukungan program maupun penganggaran dari pemerintah.
Purnamasidi menilai dukungan tersebut akan memungkinkan komunitas literasi berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi, sekaligus mendorong lahirnya solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan.
“Yang terpenting adalah bagaimana komunitas-komunitas yang ada di masyarakat ini mampu mendapatkan program-program penganggaran sehingga kemudian indeksnya itu menjadi meningkat, sehingga kemudian ada kesadaran,” jelasnya.
Menurutnya, makna literasi tidak terbatas pada kemampuan membaca dan menulis. Literasi juga berkaitan dengan kemampuan suatu komunitas atau masyarakat dalam memahami persoalan yang dihadapi, menyusun langkah penyelesaian, hingga menghasilkan perubahan yang membawa dampak positif bagi kehidupan mereka.
“Bagi saya, literasi itu adalah ketika satu komunitas, satu masyarakat itu mampu memahami apa yang dihadapi, kemudian dia mampu merumuskan langkah-langkah untuk mencarikan solusinya. Dari solusi itulah kemudian dia bisa meningkatkan kesejahteraan,” ungkap Purnamasidi.
Lebih lanjut, Purnamasidi menilai perkembangan pendidikan di Jawa Timur secara umum telah menunjukkan capaian yang cukup baik. Meski demikian, ia memandang masih diperlukan penguatan gerakan literasi di tengah masyarakat karena hingga kini belum sepenuhnya menjadi bagian utama dari program dan perencanaan anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa pengembangan literasi harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, menurutnya, perlu memberikan perhatian yang lebih serius dengan menempatkan literasi sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan.
“Karena itu, menurut saya, memang ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Terutama pemerintah yang sampai hari ini saya menilai literasi itu ditempatkan di bagian terujung dari program yang direncanakan oleh pemerintah, baik pusat maupun di komunitas,” pungkasnya.
