Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam
Aprozi Alam Dorong Percepatan Pemulihan Infrastruktur Pasca Gempa NTT
Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar H. Aprozi Alam meminta pemerintah mempercepat proses pemulihan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah terjadinya gempa bumi. Menurutnya, pembukaan kembali akses jalan dan jembatan, perbaikan fasilitas publik, serta pemulihan sarana kesehatan harus menjadi prioritas dalam penanganan pascabencana.
Aprozi menilai pemulihan konektivitas merupakan kebutuhan mendesak karena keberadaan jalan dan jembatan sangat menentukan kelancaran distribusi bantuan, logistik, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
“Dalam situasi seperti ini, jalan dan jembatan bukan sekadar infrastruktur. Itu adalah jalur masyarakat mendapatkan makanan, layanan kesehatan, bantuan, sekaligus jalan bagi masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, pembukaan akses harus menjadi prioritas.”
Untuk mempercepat penanganan, Aprozi meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait guna melakukan pendataan serta pemetaan kerusakan secara menyeluruh.
Pemetaan tersebut, kata dia, tidak hanya mencakup jalan dan jembatan, tetapi juga fasilitas umum, sumber daya air, serta berbagai infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Selain konektivitas, Aprozi memberikan perhatian khusus terhadap kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, terutama puskesmas yang terdampak. Menurutnya, layanan kesehatan memiliki posisi vital dalam situasi pascabencana karena masyarakat membutuhkan akses pengobatan dan pelayanan medis secara cepat.
“Puskesmas yang rusak harus segera ditangani. Jangan sampai masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana justru kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan karena fasilitas terdekat mereka tidak dapat berfungsi secara optimal.”
Ia meminta pemerintah memastikan pelayanan kesehatan tetap tersedia selama proses rehabilitasi bangunan berlangsung. Apabila fasilitas kesehatan belum dapat digunakan, pemerintah perlu menyiapkan tempat pelayanan sementara yang didukung tenaga medis, obat-obatan, serta peralatan kesehatan yang memadai.
Aprozi juga mengingatkan pemerintah agar memberikan perhatian lebih kepada daerah yang masih sulit dijangkau. Menurutnya, kondisi geografis maupun kerusakan infrastruktur tidak boleh menyebabkan masyarakat di wilayah terpencil terputus dari bantuan dan pelayanan dasar.
“Jangan sampai ada masyarakat yang merasa sendirian hanya karena tempat tinggalnya jauh dan sulit dijangkau. Negara harus hadir sampai ke wilayah yang paling terdampak dan paling sulit diakses.”
Untuk mempercepat pembukaan akses, ia mendorong pengerahan alat berat, personel, material konstruksi, serta dukungan teknis ke sejumlah titik dengan tingkat kerusakan tinggi. Penanganan tersebut harus dilakukan secara cepat dan terukur dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat maupun petugas di lapangan.
Lebih lanjut, Aprozi mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tahap tanggap darurat. Pemerintah perlu segera menyusun program rehabilitasi dan rekonstruksi secara komprehensif agar berbagai infrastruktur yang rusak dapat kembali berfungsi secara optimal.
Selain jalan dan jembatan, ia menyebut pemulihan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, ketersediaan air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, serta sarana publik sebagai bagian yang tidak boleh diabaikan dalam proses pemulihan.
“Pemulihan pascabencana jangan hanya dilihat dari berapa kilometer jalan yang berhasil dibuka. Ukuran utamanya adalah seberapa cepat masyarakat bisa kembali mendapatkan pelayanan dasar, khususnya pelayanan kesehatan, dan menjalani kehidupan secara layak.”
Aprozi memastikan akan terus mendorong agar rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTT dilaksanakan secara cepat, terintegrasi, transparan, serta tepat sasaran. Ia menekankan kepentingan masyarakat harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan pemulihan.
“Kita ingin memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam proses pemulihan. Akses harus dibuka, infrastruktur yang rusak segera diperbaiki, puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan harus kembali berfungsi, dan kepentingan masyarakat harus menjadi pusat dari seluruh kebijakan penanganan pascabencana di NTT,” pungkasnya.
